Bengkulu media investigasi net.
Di tahun 2023 pemerintah provinsi Bengkulu akan memfokuskan kerja pada sektor akan memfokuskan kerja pada sektor ekonomi .yaitu penekanan kemiskinan ekstrem dan ketahanan pangan daerah .
” hal ini sesuai dengan lnpres Nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan Ekstrem dan fokus pada ketahanan pangan dalam menghadapi krisis di tengah ancaman resesi global.
Jadi tadi setelah mendengarkan pemaparan kakanwil DJPB Bengkulu jelas penyerapan angaran pemprovinsi Bengkulu dan pemda kabupaten / kota terbilang baik terang Asisten 11 setda provinsi Bengkulu fachriza usai pimpin Rapat kordinasi dan press release capaian kinerja APBN , APBD , TKDD TA 2022 provinsi Bengkulu optimalisasi penyaluran kredit usaha Rakyat KUR dan pembahasan proyeksi lsu strategis Nasional TA 2023 di Gedung Daerah Balah Raya semarak Bengkulu selasa 24/1/2023.
Namun di sisi lain sesuai dengan arah kebijakan pemerintah pusat isu penekanan kemiskinan ekstrem pengendalian ketahanan pangan termasuk stunting masih menjadi fokus kerja kita bersama .
” Asisten 11 setda provinsi Bengkulu fachriza terkait dengan realisasi anggaran APBD seprovinsi Bengkulu 3 tahun terakhir memang sebagian besar masih dibiayai dari transfer ke daerah dan nilai SlLPA mengalami tren peningkatan .juga dari D JPB Bengkulu juga telah mengingatkan pemda baik itu di provinsi maupun di kabuaten / kota terkait dengan strategi untuk mengantisipasi SlLPA tersebut sehinga walaupun tetap ada SlLPA namun tidak melebihi batas toleransi sesuai yang diatur oleh kementerian keuangan imbuhnya.
Disampaikan kepala kanwil DJPB Bengkulu syarwan kendatipun realisasi angaran APBN maupun APBD Bengkulu tahun 2022 terbilang baik namun diketahui realisasi angaran di tingkat desa masih ada yang bermasalah sehinga beberapa desa terancam dikurangi bahkan terhenti di tahun 2023
” Terlebih ada tiga Desa yaitu Desa kertapati di kabupaten Bengkulu Tengah dan Desa kasie kasubuh di kabupaten Rejang Lobong yang pengaluran dana desa tahap 111 tahun 2022 tidak bisa dilakukan karena masalah hukum .Desa dilakukan karena masalah hukum , serta Desa sumber makmur di kabupaten mukomuko akibat tidak tercapai realisasi angaran dan output .
Ini jadi pekerjan kita bersama bagaimana untuk lebih memperhatikan tingkat pemahaman kades dan perangkat untuk mengelola keuangan desa dan .kami dari kanwil DJPB Bengkulu siap melakukan pendampingan jika ada pemerintahan desa yang mengalami kendala dalam hal pengelolan dan laporan pertangung jawab ke uangan desa jelasnya.
Provinsi Bengkulu media investigasi net ./Dodon.
