Sekda Rudy Rilis Perketat Pengawasan Realisasi Program dan Kegiatan OPD di Akhir Tahun Anggaran

- Penulis

Selasa, 18 November 2025 - 07:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekda Rudy Rilis Perketat Pengawasan Realisasi Program dan Kegiatan OPD di Akhir Tahun Anggaran

 

 

ADVERTISEMENT

Jasa Pembuatan website profesional

SCROLL TO RESUME CONTENT

Parik Malihtang, Padang Pariaman,—Mediainvestigasi.net.- Menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2025, Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Rudy R. Rillis, memperketat pemantauan terhadap realisasi fisik, keuangan, serta capaian program kerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Evaluasi dilakukan secara berkala dan real time untuk memastikan seluruh target pembangunan daerah tercapai tepat waktu.

Dalam rapat evaluasi bersama jajaran asisten dan kepala bagian di ruang rapat Sekda, Senin (17/11), Rudy R. Rillis menegaskan bahwa akhir tahun anggaran harus menjadi momentum OPD untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan, tanpa mengabaikan prinsip integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Seluruh OPD harus bekerja cepat, tepat, dan penuh integritas. Setiap keterlambatan akan berdampak langsung kepada masyarakat,” tegas Sekda.

Rudy juga meminta seluruh perangkat daerah menjaga konsistensi kinerja, terutama pada sektor pelayanan dasar seperti sosial, kesehatan, penanganan stunting, gizi buruk, dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman. Respons cepat terhadap persoalan masyarakat, menurutnya, menjadi ukuran nyata sensitivitas pemerintah daerah.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya memastikan seluruh layanan publik bebas dari pungutan liar serta memberikan pelayanan yang transparan, profesional, dan akuntabel.

Pada aspek pengadaan barang dan jasa, Rudy R. Rillis kembali mengingatkan aparatur agar tidak mudah percaya kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan Bupati atau pejabat daerah lainnya.

“Seluruh proses harus mengikuti mekanisme resmi. Jangan percaya kepada siapapun yang membawa nama pimpinan tanpa verifikasi. Kita wajib menjaga integritas dan transparansi,” tegasnya.

OPD terkait percepatan tagging realisasi juga diminta bekerja lebih optimal agar target tidak menumpuk di akhir tahun, yang berpotensi menghambat capaian pembangunan.

Baca Juga :  PHK di PT Inhil Sarimas Kelapa Tak Temui Titik Terang, Hak Karyawan Belum Jelas

Kemudian Sekda menekankan bahwa OPD pelaksana program unggulan harus lebih proaktif dalam mengawal pelaksanaan kegiatan agar memberi dampak nyata bagi perekonomian daerah secara inklusif. Salah satu yang menjadi perhatian adalah rencana pembangunan Jembatan Sikabu, yang dapat segera dimulai setelah penyelesaian masalah tanah di sekitar lokasi pembangunan.

Dalam kesempatan itu, Sekda juga menegaskan peran penting media massa dalam proses pembangunan.

“Pers adalah mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan, mengedukasi masyarakat, dan menyosialisasikan program pemerintah secara objektif,” ujarnya.

Mengakhiri arahannya, Rudy R. Rillis mengajak seluruh OPD bekerja lebih fokus, profesional, dan akuntabel dalam menyelesaikan berbagai tugas akhir tahun.

“Pastikan seluruh langkah kita memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pelayanan publik harus tetap berjalan optimal hingga penutup tahun anggaran,” tutupnya.***

 

Editor ; Rafdy Guci

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel www.mediainvestigasi.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Bappeda Kabupaten Pulau Taliabu Selenggarakan Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Galodo Aro Suka Terjang Kompleks Pemkab Solok, Lumpur Penuhi Jalan Solok-Padang
Ditresnarkoba Polda Sumbar Perkuat Program Kampung Bebas Narkoba di Nagari Air Manggis Selatan Pasaman
ABPEDNAS Soppeng Perkuat Tata Kelola Desa dan Konsolidasi Organisasi
Dugaan Skandal Kapal Tongkang Rp30 Miliar, Ketum PPWI Laporkan Kapolda Sumsel dan Tiga Pejabat ke Propam Polri
Diduga Intimidasi Usai Pemberitaan, Penasehat PPWI Inhil Didatangi Pria yang Mengaku Suami Bidan
Plh. Kabag PBJ Tapanuli Tengah dengan Tegas Bantah Pokja ULP Pemkab Tapanuli Tengah Makelar Proyek Tahun 2026
Diduga Tak Bisa Pertanggung Jawabkan Keuangan, Pengurus Bumdes Sisobahili Tak Hadir Saat Di Panggil Dinas PMD
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 22 September 2026 - 10:45 WIB

Bappeda Kabupaten Pulau Taliabu Selenggarakan Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Selasa, 22 September 2026 - 06:03 WIB

Galodo Aro Suka Terjang Kompleks Pemkab Solok, Lumpur Penuhi Jalan Solok-Padang

Selasa, 22 September 2026 - 05:52 WIB

Ditresnarkoba Polda Sumbar Perkuat Program Kampung Bebas Narkoba di Nagari Air Manggis Selatan Pasaman

Selasa, 22 September 2026 - 05:37 WIB

Dugaan Skandal Kapal Tongkang Rp30 Miliar, Ketum PPWI Laporkan Kapolda Sumsel dan Tiga Pejabat ke Propam Polri

Senin, 21 September 2026 - 18:41 WIB

Diduga Intimidasi Usai Pemberitaan, Penasehat PPWI Inhil Didatangi Pria yang Mengaku Suami Bidan

Berita Terbaru

Rapat Penyusunan Annual Work Plan (AWP) dan Overall Work Plan (OWP) Daerah Program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) Tahun Anggaran 2026-2030. (Dok. Bina Bangda/ Kemendagri)

Bina Bangda

Kemendagri Matangkan AWP dan OWP Program LSDP 2026-2030

Selasa, 22 Sep 2026 - 07:19 WIB