KLATEN — Keberadaan PT Safelok Medical yang berlokasi berdekatan dengan tempat pembuangan sampah menjadi sorotan. Warga sekitar dikabarkan resah dan mempertanyakan kelayakan lingkungan di kawasan tersebut.
Berdasarkan keterangan pihak HRD, perusahaan disebut telah berdiri sejak 2021. Namun, lamanya perusahaan beroperasi justru memunculkan pertanyaan: apakah seluruh perizinan usaha, persetujuan lingkungan, dan kesesuaian tata ruang telah dipenuhi?
Warga Resah, Pemerhati Lingkungan Angkat Suara
Keresahan masyarakat tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele. Warga berhak mendapatkan lingkungan yang sehat, aman, dan terbebas dari potensi pencemaran.
Pemerhati lingkungan turut mengkritisi keberadaan aktivitas usaha di sekitar lokasi pembuangan sampah. Pemerintah diminta tidak hanya melihat aspek investasi dan aktivitas ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak lingkungan serta kepentingan masyarakat.
Jika terdapat dugaan ketidaksesuaian tata ruang atau pelanggaran kewajiban lingkungan, pemerintah harus segera melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan sesuai hukum.
UU Lingkungan Hidup Jangan Sekadar Pajangan
Persoalan ini perlu diuji berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP Nomor 22 Tahun 2021, serta ketentuan penataan ruang dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 dan PP Nomor 21 Tahun 2021.
DLH, DPMPTSP, dan instansi tata ruang diminta memeriksa:
- Legalitas usaha dan NIB PT Safelok Medical.
- Persetujuan dan dokumen lingkungan.
- Kesesuaian lokasi dengan RDTR/RTRW.
- Potensi dampak kegiatan usaha terhadap lingkungan dan warga sekitar.
- Riwayat pengawasan pemerintah sejak perusahaan berdiri.
JANGAN TUNGGU LINGKUNGAN RUSAK, BARU PEMERINTAH TURUN TANGAN!
Investasi memang penting, tetapi kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan tidak boleh dikorbankan.
Pertanyaan publik kini sederhana: apakah PT Safelok Medical telah memenuhi seluruh persyaratan perizinan dan kewajiban lingkungan, atau justru masih ada aspek yang perlu diperiksa?
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya meminta klarifikasi manajemen PT Safelok Medical dan instansi pemerintah terkait.
Hak jawab dan klarifikasi tetap terbuka demi menjaga prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik.
Tim/red. Am @2026
