Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)
Mediainvestigasi.net–BANGSA ini seakan tak pernah lepas dari panggung sandiwara politik. Dari masa ke masa, pemimpin datang silih berganti, membawa jargon perubahan dan semangat kerakyatan. Namun pada akhirnya, rakyat selalu menjadi penonton yang dikecewakan oleh lakon yang sama berupa janji manis, kebohongan terselubung, dan kekuasaan yang berpura-pura peduli.
Sejarah mencatat bagaimana negeri ini dibangun atas cita-cita luhur yakni melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan, dan menyejahterakan rakyat. Tapi idealisme itu kini kian jauh dari kenyataan. Negara tampak gagah dalam simbol, namun lemah dalam tindakan. Pemerintahan kita berubah menjadi teater kekuasaan yang indah di layar, busuk di balik layar.
Sepuluh tahun warisan pemerintahan Jokowi telah menanamkan budaya politik yang lebih sibuk mencitrakan diri ketimbang bekerja. Demokrasi menjelma jadi seremoni elektoral, sementara pemimpin lahir bukan dari integritas dan gagasan, melainkan hasil dari rekayasa politik dan pencitraan digital. Indonesia akhirnya jatuh ke dalam jebakan “politik pura-pura”: pura-pura reformis, pura-pura pro-rakyat, dan pura-pura anti-korupsi.
Kini, di bawah kepemimpinan baru, rakyat kembali disuguhi janji yang sama. Setahun sudah pemerintahan Presiden Prabowo berjalan, namun tanda-tanda perubahan nyata belum terlihat. Yang ada hanyalah pidato berapi-api tentang moral, nasionalisme, dan keberanian, sementara rakyat kecil tetap berjuang sendirian melawan kemiskinan dan ketidakadilan.
Lebih menyakitkan lagi ketika Presiden justru memuji pendahulunya yang dianggap gagal memperbaiki sistem. Ucapan “Jokowi adalah guru politik saya” menjadi tamparan bagi rakyat yang menanti pemimpin baru dengan harapan baru. Rakyat tidak menuntut keajaiban, mereka hanya ingin pemimpin yang jujur menepati janji dan tidak berpihak pada elite yang selama ini menguras sumber daya negeri.
Dalam catatan Transparency International, skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih mandek di angka 34 dari 100. Sementara data ketimpangan dari World Inequality Database menunjukkan, 1 persen orang terkaya menguasai hampir separuh kekayaan nasional. Angka-angka ini tidak sekadar statistik, tapi ini potret betapa kebijakan pemerintah belum berpihak pada keadilan sosial yang dijanjikan UUD 1945.
Di tengah kondisi ini, rakyat justru disuguhi sandiwara politik baru: pemerintah yang tampak tegas, tapi menutup mata terhadap kasus korupsi besar; yang berbicara tentang moral bangsa, tapi membiarkan aparat menekan suara kritis; yang berjanji membangun kemandirian, tapi tetap bergantung pada utang luar negeri dan investasi asing.
Apakah ini wajah baru dari “politik berdikari” yang diwariskan Bung Karno? Tentu bukan. Politik berdikari bukan sekadar retorika nasionalisme, tapi keberanian untuk berpihak pada rakyat dengan kebijakan nyata. Ia menuntut pemimpin yang punya nurani, bukan yang pandai berakting.
Bangsa ini tak kekurangan orang pintar, tapi kehilangan pemimpin yang berani. Seperti diingatkan Bung Karno, “Pemimpin besar adalah mereka yang sanggup melahirkan zaman.” Namun, hari ini kita justru menyaksikan pemimpin yang dibentuk oleh zaman kepalsuan, yaitu zaman ketika kebohongan dianggap strategi dan kebenaran dianggap ancaman.
Rakyat tidak butuh presiden yang pura-pura gila, yang berpura-pura nekat membela rakyat sementara hatinya tunduk pada oligarki. Yang dibutuhkan adalah presiden yang sungguh-sungguh berani gila dalam membela kebenaran, yang berani menentang arus, menegakkan keadilan, dan menolak menjadi boneka kepentingan ekonomi maupun politik.
Kepemimpinan sejati lahir bukan dari panggung dan tepuk tangan, tapi dari keberanian menanggung risiko demi rakyat. Rakyat tidak butuh pemimpin yang pandai bersandiwara, mereka hanya ingin pemimpin yang satu kata dengan perbuatan.
Cukuplah sudah satu tahun pemerintahan yang sibuk dengan pencitraan. Cukuplah rakyat disuguhi drama politik yang menjauhkan keadilan. Kini saatnya bangsa ini membuka mata, menolak kepemimpinan pura-pura, dan menagih kembali ruh kemerdekaan yang sejati.
Karena bangsa yang besar tidak akan diselamatkan oleh presiden yang pandai berpura-pura gila, tetapi oleh pemimpin yang berani benar-benar “gila”, yaitu gila dalam keberanian, gila dalam kejujuran, dan gila dalam membela rakyatnya.
