OPINI
Oleh: Rully Firmansyah
Mediainvestigasi.net.-
Ada pertanyaan yang layak diajukan secara terbuka menjelang Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) serentak di Kabupaten Pasaman Barat: kalau biaya untuk merebut kursi wali nagari bisa mencapai ratusan juta rupiah, sebenarnya untuk apa jabatan itu dikejar?
Pertanyaan ini menjadi penting ketika di tengah masyarakat muncul pembicaraan mengenai dugaan politik uang, tingginya cost politics, pemberian kepada pemilih, serta biaya politik yang dianggap semakin mahal.
Tentu, dugaan tetaplah dugaan. Tidak boleh ada calon atau pihak tertentu yang langsung dituduh melakukan politik uang tanpa bukti dan proses hukum yang sah.
Tetapi membicarakan fenomena ini secara kritis bukanlah sebuah kesalahan.
Justru sebaliknya.
Masyarakat berhak bertanya karena yang dipertaruhkan bukan hanya sebuah jabatan, tetapi masa depan pemerintahan nagari dan pengelolaan uang publik.
Kalau Biaya Politik Ratusan Juta, Modalnya Kembali dari Mana?
Mari kita bicara dengan logika sederhana.
Sebuah nagari memiliki anggaran yang harus dibagi untuk berbagai kebutuhan: pemerintahan, aparatur, pelayanan publik, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kegiatan sosial dan berbagai program lainnya.
Secara sederhana, ruang keuangan sebuah nagari bisa berada pada kisaran Rp300 juta sampai Rp600 juta per tahun, tergantung sumber pendanaan dan kondisi masing-masing nagari.
Dan angka itu bukan uang bebas.
Bukan pula uang yang boleh diperlakukan seperti uang pribadi wali nagari.
Ada aturan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang harus dipenuhi.
Sekarang bayangkan apabila seorang calon mengeluarkan biaya politik yang sangat besar untuk memenangkan Pilwana.
Pertanyaannya sederhana:
Kalau biaya politiknya mencapai ratusan juta rupiah, dari mana modal itu akan kembali?
Pertanyaan tersebut bukan tuduhan.
Ini adalah pertanyaan tentang tata kelola pemerintahan dan potensi konflik kepentingan.
Sebab semakin mahal biaya untuk mendapatkan kekuasaan, semakin penting memastikan bahwa kekuasaan tersebut tidak kemudian digunakan sebagai alat untuk mengembalikan modal.
Jabatan Jangan Sampai Dipandang Sebagai Investasi
Inilah titik yang paling berbahaya.
Politik memang membutuhkan biaya.
Sosialisasi membutuhkan biaya. Pertemuan dengan masyarakat membutuhkan biaya. Transportasi, alat peraga dan berbagai kebutuhan lainnya juga membutuhkan biaya.
Tetapi ada batas yang harus dijaga.
Ketika biaya politik berubah menjadi transaksi untuk membeli dukungan, persoalannya sudah berbeda.
Pemilih tidak lagi dipandang sebagai masyarakat yang memiliki hak menentukan masa depan nagari.
Pemilih berubah menjadi target transaksi.
Dan jabatan wali nagari berisiko dipandang sebagai hasil investasi politik.
Modal keluar.
Suara dikumpulkan.
Jabatan diperoleh.
Kemudian muncul kebutuhan untuk mengembalikan modal.
Di sinilah lingkaran bahayanya.
Politik Uang Bisa Melahirkan “Utang Politik”
Seorang calon mungkin tidak pernah mengatakan secara terbuka bahwa uang yang dikeluarkannya harus kembali.
Tetapi politik transaksional dapat menciptakan hubungan yang tidak sehat antara kekuasaan dan kepentingan.
Hari ini memberikan sesuatu.
Besok meminta dukungan.
Setelah menang, muncul kepentingan.
Kemudian kekuasaan berpotensi digunakan untuk memenuhi kepentingan tertentu.
Inilah yang disebut sebagai utang politik.
Padahal wali nagari tidak seharusnya memiliki utang kepada kelompok atau orang tertentu.
Wali nagari memiliki kewajiban kepada masyarakat dan negara.
Amanah pemerintahan tidak boleh dibayar dengan transaksi politik.
Dana Nagari Bukan Mesin Pengembalian Modal
Ini harus dikatakan dengan sangat jelas.
Dana nagari adalah uang publik.
Bukan uang pribadi wali nagari.
Bukan uang tim sukses.
Bukan uang untuk membayar kembali biaya kampanye.
Dan bukan sumber keuntungan bagi orang-orang yang merasa telah membantu memenangkan seorang calon.
Karena itu, semakin tinggi cost politics dalam Pilwana, semakin penting pula transparansi dan pengawasan.
Masyarakat berhak bertanya:
Siapa yang membiayai?
Berapa besar biayanya?
Dari mana sumber dananya?
Apakah ada pemberian kepada pemilih?
Apakah ada janji keuntungan tertentu?
Apakah ada fasilitas pemerintah atau nagari yang digunakan untuk kepentingan politik?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk permusuhan.
Itulah kontrol masyarakat.
Jangan Tukar Masa Depan Nagari dengan Uang Sehari
Politik uang memiliki satu persoalan mendasar.
Uang yang diterima pemilih mungkin habis dalam hitungan hari.
Tetapi wali nagari yang dipilih akan menjalankan pemerintahan selama satu periode.
Artinya, sebuah transaksi yang terjadi hanya beberapa menit dapat membawa konsekuensi selama bertahun-tahun.
Maka masyarakat perlu bertanya kepada dirinya sendiri:
Apakah suara saya sebanding dengan uang yang diberikan?
Dan yang lebih penting:
Apa yang terjadi setelah uang itu habis?
Jangan sampai uang yang diterima hari ini justru berubah menjadi pemerintahan yang harus ditanggung masyarakat selama bertahun-tahun.
Pilwana Bukan Lelang Jabatan
Ini juga harus dikatakan dengan tegas.
Pilwana bukan lelang jabatan.
Bukan siapa yang memiliki uang paling banyak, kemudian dia yang paling berhak menjadi wali nagari.
Kalau demokrasi berubah menjadi kompetisi modal, maka orang dengan gagasan bagus tetapi modal terbatas bisa tersingkir sebelum pertarungan gagasan dimulai.
Sebaliknya, orang dengan modal besar memiliki keunggulan hanya karena mampu membiayai mesin politiknya.
Kalau pola ini dibiarkan, masyarakat lama-lama akan menganggap bahwa menjadi wali nagari memang harus punya uang banyak.
Dan ketika anggapan tersebut menjadi budaya, politik uang akan semakin sulit diberantas.
Yang Dibutuhkan Masyarakat Bukan Amplop, Tapi Program
Masyarakat nagari sebenarnya tidak membutuhkan calon yang datang membawa amplop.
Masyarakat membutuhkan calon yang datang membawa program dan solusi.
Bagaimana menggerakkan ekonomi masyarakat?
Bagaimana mengembangkan BUMNag?
Bagaimana menciptakan lapangan kerja?
Bagaimana memperbaiki pelayanan administrasi?
Bagaimana mengelola potensi nagari?
Bagaimana membuat penggunaan anggaran lebih transparan?
Bagaimana memastikan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat?
Itulah yang seharusnya menjadi bahan perdebatan Pilwana.
Bukan:
“Berapa yang diberikan?”
Jangan Menuduh, Tapi Jangan Diam
Persoalan dugaan politik uang juga harus ditempatkan secara proporsional.
Jangan menuduh seseorang hanya berdasarkan kabar atau cerita dari mulut ke mulut.
Tetapi jangan pula masyarakat memilih diam ketika menemukan dugaan pelanggaran yang memiliki bukti.
Jika memang ada dugaan pelanggaran, sampaikan melalui mekanisme pengaduan dan pengawasan yang tersedia.
Biarkan pihak yang berwenang melakukan pemeriksaan.
Demokrasi tidak membutuhkan fitnah.
Tetapi demokrasi juga tidak membutuhkan masyarakat yang takut bertanya.
Yang dibutuhkan adalah keberanian, bukti dan proses yang transparan.
Jangan Wariskan Politik Transaksional kepada Anak Nagari
Pilwana bukan sekadar pemilihan lima tahunan.
Pilwana sedang menentukan budaya politik nagari.
Kalau masyarakat terbiasa menerima uang untuk menentukan pilihan, politik uang lama-lama dianggap normal.
Kalau calon terbiasa membeli suara, biaya politik akan semakin mahal.
Dan jika biaya politik semakin mahal, tekanan untuk mengembalikan modal juga semakin besar.
Itulah lingkaran yang harus diputus.
Bukan setelah terjadi masalah.
Tetapi sejak proses pemilihan berlangsung.
Pertanyaan Terakhir untuk Semua
Kita tidak sedang mencari wali nagari yang paling kaya.
Kita juga tidak sedang mencari orang yang paling banyak mengeluarkan uang.
Kita sedang mencari orang yang akan diberi amanah untuk mengurus masyarakat.
Karena itu pertanyaannya sederhana:
Apakah kita memilih pemimpin karena program dan integritasnya, atau karena isi amplopnya?
Dan bagi setiap calon, pertanyaannya lebih sederhana lagi:
Apakah saya maju untuk mengabdi, atau sedang menanam modal untuk mendapatkan kekuasaan?
Jika benar-benar ingin mengabdi, kemenangan tidak harus dibeli.
Sebab suara rakyat bukan barang dagangan.
Dana nagari bukan uang untuk mengembalikan modal politik.
Dan jabatan wali nagari bukan investasi pribadi.
Pasaman Barat membutuhkan Pilwana yang melahirkan pemimpin, bukan Pilwana yang melahirkan pemburu pengembalian modal.
Sebab ketika politik uang menjadi mahal, yang akhirnya membayar bukan hanya calon.
Masyarakatlah yang berpotensi membayar tagihannya melalui kualitas pemerintahan yang mereka terima selama bertahun-tahun.
Dan kalau itu terjadi, harga sebuah amplop ternyata bukan Rp100 ribu atau Rp200 ribu.
Harganya bisa jauh lebih mahal: masa depan sebuah nagari.
—
Penulis: Rully Firmansyah
Opini | Politik, Demokrasi Nagari & Tata Kelola Pemerintahan
Penulis : Rully Dirmansyah
Editor : Rafdy Guci
