Pemko Padang Perkuat Transformasi Digital Lewat e-Katalog Konstruksi V.6

Pemko Padang Perkuat Transformasi Digital Lewat e-Katalog Konstruksi V.6

Padang –Mediainvestigasi.net– Transformasi digital pengadaan barang/jasa di sektor konstruksi diperkuat dengan pelatihan tata cara pemilihan melalui e-Katalog V.6 yang digelar Pemko Padang di Aula Abu Bakar Jaar, Selasa (30/9/2025).

Asisten II Setdako Padang, Didi Aryadi, mengatakan sektor konstruksi merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan daerah.

“Keberhasilannya berdampak langsung terhadap kualitas infrastruktur publik dan percepatan pertumbuhan ekonomi, termasuk dalam mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi,” ujarnya.

Ia menyebutkan, pemerintah kini memasuki era transformasi digital dalam pengadaan barang/jasa. Salah satunya diwujudkan melalui pemanfaatan katalog elektronik konstruksi yang sejalan dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

Dengan regulasi tersebut, metode pemilihan penyedia berbasis mini kompetisi akan dilaksanakan secara elektronik lewat sistem Inaproc versi 6 yang mulai diterapkan pada akhir 2025.

“Keberhasilan penerapan metode ini sangat bergantung pada pemahaman yang utuh dari para pelaksana pengadaan, baik PPK, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, maupun OPD teknis. Karena itu, pelatihan dan penyamaan persepsi seperti hari ini menjadi sangat penting dan strategis,” tegasnya.

Lebih lanjut, Didi menekankan beberapa poin penting. Pertama, katalog konstruksi bukan sekadar proses pengadaan cepat, tetapi tetap harus memenuhi prinsip dasar pengadaan efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel.

Kedua, mini kompetisi memberikan ruang persaingan sehat antarpenyedia yang telah terdaftar dalam katalog, dengan tetap menjaga mutu dan transparansi. Ketiga, implementasi Inaproc versi 6 memerlukan keterampilan teknis, sehingga pelatihan ini menjadi kesempatan emas untuk memahami prosesnya secara menyeluruh.

“Pemerintah Kota Padang berkomitmen mempercepat belanja daerah secara akuntabel. Untuk itu, diperlukan komunikasi lintas sektor dan keselarasan pemahaman antara UKPBJ, PPK, OPD teknis, serta penyedia jasa agar pengadaan berjalan lancar dan hasilnya berkualitas,” pungkasnya.(MA / Charlie)