Gambar ilustrasi (Dok, Istimewa)
Opini : Mitra Yuyanti (Kaperwil Sumatera Barat) Mediainvestigasi.net
Dharmasraya, Mediainvestigasi.net-Sudah menjadi rahasia umum bahwa sebagian pejabat gemar memainkan narasi—menggiring opini publik demi membangun citra, bukan menyampaikan fakta. Yang lebih menyedihkan, dalam praktiknya, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) justru menjadi dalang di balik pertunjukan pembohongan massal ini. Alih-alih menjadi corong informasi yang jujur dan akurat, Kominfo menjelma menjadi pabrik propaganda yang rutin menyuplai puja-puji untuk penguasa.
Rilis demi rilis disebarkan: pejabat disebut sukses menjalankan berbagai program, membawa pembangunan ini dan itu, dan semuanya berkat “tangan dingin” sang pemimpin. Seolah-olah semua capaian itu muncul secara ajaib hanya karena satu orang. Namun publik yang paham sedikit saja soal birokrasi tahu, bahwa klaim semacam itu adalah pemutarbalikan logika.
Faktanya, proses pengajuan pembangunan ke kementerian bukanlah perkara satu atau dua bulan. Ia melewati tahap panjang dan rumit: mulai dari usulan masyarakat dalam Musrenbang desa, disaring ke tingkat kecamatan, lalu kabupaten. Selanjutnya dimasukkan ke dalam RKPD dan KUA-PPAS, kemudian dibahas di DPRD, baru masuk ke Renja OPD. Setelah itu, proposal disusun dan diajukan ke kementerian terkait, seringkali bersaing dengan ratusan daerah lain.
Tak hanya berhenti di sana, proses evaluasi teknis dan administrasi di tingkat kementerian juga memakan waktu berbulan-bulan. Belum lagi jika anggaran pembangunan tersebut masuk melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) atau proyek lintas kementerian, yang baru bisa direalisasikan tahun anggaran berikutnya. Maka mustahil jika seorang pejabat yang baru menjabat tiba-tiba diklaim sebagai “penggagas dan pelaksana” proyek besar yang sudah diproses sejak dua hingga tiga tahun sebelumnya.
Namun narasi pencitraan tak pernah peduli pada realitas. Ironisnya, media lokal yang semestinya menjalankan fungsi kontrol dan verifikasi justru ikut terseret arus. Dengan dalih kerja sama publikasi, mereka dibayar untuk menyebarkan rilis tanpa cek dan ricek. Kode etik jurnalistik, terutama prinsip verifikasi dan independensi yang dikorbankan.
Lebih jauh, para pejabat ini tidak hanya memanfaatkan media, tapi juga membangun jaringan influencer dan buzzer untuk menggiring persepsi publik. Masyarakat dibanjiri konten-konten penuh pujian, dibumbui testimoni kosong dan visual dramatis, seolah keberhasilan itu lahir dari karisma tunggal seorang pemimpin.
Lalu, bagaimana publik harus menyikapi ini?
Pertama, masyarakat harus lebih kritis dan melek terhadap proses birokrasi. Ketika sebuah proyek fisik muncul, jangan langsung percaya bahwa itu “hasil perjuangan” pejabat yang baru duduk. Tanyakan: kapan usulan ini diajukan? Siapa yang memperjuangkan di awal? Dan apakah proyek itu benar-benar selesai dengan kualitas yang baik?
Kedua, dukung dan pilih media yang masih menjaga integritas. Media independen yang berani melawan arus dan menolak jadi corong kekuasaan adalah benteng terakhir demokrasi.
Ketiga, dorong Kominfo untuk kembali ke fungsinya yang murni: menyampaikan informasi yang faktual, bukan sekadar menyebarkan brosur kampanye terselubung.
Dan yang terpenting, masyarakat harus menyadari bahwa demokrasi yang sehat lahir dari publik yang sadar informasi. Ketika kebohongan dipelihara secara sistematis dan publik memilih diam, maka yang lahir bukan lagi kepemimpinan, melainkan kediktatoran yang dikemas dengan estetika.
