Taliabu Maluku Utara,Mediainvestigasi.net, Langkah Dinas PPPA Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara yang terus meminimalisir persoalan terhadap Kasus Kekerasan Perempuan dan Pelecehan Seksual terkesan tak mendapatkan perhatian dari pemerintah.
Dimana bukti, bahwa DPPPA Kabupaten Pulau Taliabu menyediakan rumah aman untuk para korban, sejak tahun 2022,meksi rumah aman masih melakukan bangunan warga yang dikontrak setiap tahunnya.
Apalagi Program rumah aman itu sendiri memakan biaya sebesar Rp.30 juta per tahun untuk kontrakan kantor.
Selain itu, DPPPA Taliabu melakukan sosialisasi dalam preventif kasus secara bertahap sudah barang tentu, DPPPA Taliabu membutuhkan budget (anggaran) yang tidak sedikit.
Sejauh ini DPPPA Taliabu melakukan penanganan kasus menggunakan alokasi APBD, lantaran belum berhasil menerima tambahan anggaran melalui DAK PPPA dari awal hingga tahun 2023.
Kepada awak media Online Kabupaten Pulau Taliabu Kepala Dinas PPPA Taliabu, Muhrida Donsi mengaku ada sejumlah syarat untuk mendapatkan DAK, salah satunya pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak.
Ditambah dengan penginputan data kasus melalui Simfoni (Sistem Informasi Online) PPA setiap tahun sementara data simfoni yang utama data kasus Taliabu ada di kementerian. Tapi kenapa tidak terima,” kata Muhrida, dirilis Minggu 12 Februari 2023.
Padahal faktanya, kasus kekerasan terhadap perempuan di Taliabu Maluku Utara cukup tinggi yang diikuti pada perkara pelecehan seksual yang dialami anak dibawah umur semakin marak.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Taliabu memberikan informasi tersebut yang mana DPPPA Taliabu mencatat tahun 2021 dua perkara berjumlah 9 kasus Kemudian naik menjadi 15 kasus tahun 2022.
Selanjutnya beranjak awal tahun 2023, dua perkara didominasi KDRT dan satu laporan kasus pelecehan anak parahnya lagi sejumlah pemicu yang telah dipaparkan oleh DPPPA Taliabu, yaitu miras, ekonomi dan penggunaan handphone kepada anak.
Sehinggah degan hal tersebut pemerintah pusat harus ada perhatian khusus terhadap anggaran DAK PPPA untuk Kabupaten Pulau Taliabu agar kegiatan bisa jalan. tutup. Kepala Dinas PPPA Taliabu, Muhrida Donsi.
(Ketua Investigasi Wilayah Indonesia Timur **** La Omy La Tua).
