Foto Dokumentasi Istimewa : Ketua Investigasi Nasional LPK‑GPI La Omy La Tua,
Taliabu Provinsi Maluku Utara
,MediaInvestigasi.net, Ketua Investigasi Nasional Lembaga Perlindungan Konsumen Gerakan Perubahan Indonesia (LPK‑GPI), La Omy La Tua, tegas minta Bupati Kabupaten Pulau Taliabu,Sashabila Widya Lufitalia Mus serta seluruh Panitia Pilkades di Kabupaten Pulau Taliabu agar dapat memastikan seluruh calon Kepala Desa Kabupaten Pulau Taluabu agar saat mendaftarkan diri dapat menyertakan naskah tertulis dokumen penjabaran visi dan misi agar sistrmnta tidak amburadul dan tabulanta, ungkapnya.
Dimana Ketua Investigasi Nasional Lembaga Perlindungan Konsumen Gerakan Perubahan Indonesia (LPK‑GPI), La Omy La Tua, menyampikan bahwa penyertaan naskah tertulis dokumen penjabaran visi dan misi tersebut sangatlah penting agar tidak melahirkan Pemimpin Karbitan karena dikhawatirkan ke depannya akan memicu kendala serius, seperti kesulitan menyusun RPJMDes, hambatan eksekusi anggaran, serta melemahnya fungsi evaluasi kinerja oleh BPD dan masyarakat, tuturnya
Kepada media Investigasi.net, Ketua Investigasi Nasional Lembaga Perlindungan Konsumen Gerakan Perubahan Indonesia (LPK‑GPI), La Omy La Tua, juga tegas minta
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pulau Taliabu agar kiranya dapat melakukan evaluasi menyeluruh serta memperketat verifikasi administrasi terkait syarat pencalonan agar tidak amburadul melahirkan figur pemimpin karbitan apalagi jabatan Kepala Desa terpilih nantinya menjabat selama delapan tahun bukan waktu yang singkat, tegasnya.
Ketua Investigasi Nasional Lembaga Perlindungan Konsumen Gerakan Perubahan Indonesia (LPK‑GPI), La Omy La Tua, berharap kiranya hal tersebut di jadikan bahan ewaluasi jika tidak maka seluruh Calon Kepala Desa yang tidak membuat dokumen persyaratan tentang penyertaan naskah tertulis dokumen penjabaran visi dan misi di anggap cacat dan gugur secara Adminitrasi Negara, ucapnya.
Selain itu juga, Ketua Investigasi Nasional Lembaga Perlindungan Konsumen Gerakan Perubahan Indonesia (LPK‑GPI), La Omy La Tua, secara tegas minta Bupati Kabupaten Pulau Taliabu,Sashabila Widya Lufitalia Mus serta seluruh Panitia Pilkades di Kabupaten Pulau Taliabu mendiskualifikasi seluruh mantan kepala desa yang masih memiliki dugaan korupsi, ketunggakan pajak, serta catatan pelanggaran hukum selama masa jabatan apabila tetap mencalonkan diri kembali menjadi kepala desa.
Selanjutnya Mantan Kades wajib menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penuh atas masa jabatan lima hingga sepuluh tahun sebelum mendaftar menjadi calon kepala desa dan apabila LPJ belum jelas serta dugaan korupsi yang belum terungkap, atau kewajiban pajak kepada negara belum lunas, panitia harus langsung menolak pencalonannya! Jangan biarkan Pilkades Pulau Taliabu dikotori oleh oknum yang gagal mempertanggungjawabkan amanah rakyat, tutup. La Omy La Tua
Tim Investigasi Indonesia Nasional ***
Penulis : La Omy La Tua
Editor : La Omy La Tua
Sumber Berita: Liputan Wartawan Media Investigasi.net







