Kemendagri Dorong Penguatan Koordinasi dalam Penyempurnaan Perpres Percepatan Reforma Agraria

- Penulis

Jumat, 3 Juli 2026 - 09:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. (Dok. Istimewa)

Kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. (Dok. Istimewa)

MEDIAINVESTIGASI.NET – Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah menghadiri Konsultasi Publik Rancangan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kamis (2/7).

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian penyempurnaan substansi regulasi serta memastikan proses penyusunan kebijakan berjalan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Konsultasi publik tersebut dihadiri oleh kementerian/lembaga, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta berbagai pemangku kepentingan untuk menghimpun masukan terhadap rancangan perubahan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023.

Fokus pembahasan meliputi penguatan kelembagaan Reforma Agraria, penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), penyempurnaan mekanisme redistribusi tanah, penataan akses, penyelesaian konflik agraria, hingga penguatan peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di daerah.

Pada kesempatan itu, Analis Kebijakan Ahli Muda, Achmad Gestiadi Pasaribu, mengatakan Kemendagri berpandangan bahwa penyempurnaan Peraturan Presiden perlu memberikan kejelasan mengenai pembagian peran dan tanggung jawab antar kementerian/lembaga serta pemerintah daerah agar implementasi Reforma Agraria dapat berjalan lebih terintegrasi, efektif, dan akuntabel.

“Penguatan koordinasi tersebut juga diharapkan mampu mendukung percepatan penyelesaian konflik agraria sekaligus meningkatkan kepastian hukum dalam pemanfaatan tanah untuk kepentingan masyarakat,” katanya. 

Lebih lanjut, Gestiadi mengatakan konsultasi publik ini merupakan wadah bagi para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap berbagai substansi strategis, antara lain penguatan tujuan dan arah kebijakan Reforma Agraria, penyempurnaan pengaturan sumber TORA, penguatan penataan akses dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, mekanisme pemantauan dan evaluasi, serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Melalui partisipasi aktif dalam proses penyusunan regulasi ini, Kementerian Dalam Negeri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi pembinaan kepada pemerintah daerah guna mendukung pelaksanaan Reforma Agraria yang berkeadilan, berkelanjutan, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Baca Juga :  Kemendagri: Perubahan Kelola Sampah Dimulai dari Sekolah

Konsultasi Publik Rancangan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 dilaksanakan sebagai tindak lanjut pembahasan Panitia Antar Kementerian (PAK) guna memperoleh masukan substantif terhadap penyempurnaan regulasi.

Hasil konsultasi publik akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan sebelum memasuki tahapan pembahasan lanjutan, dengan sasaran memperkuat implementasi Reforma Agraria yang partisipatif, akuntabel, dan selaras dengan arah pembangunan nasional.

Komentar ditutup.

Follow WhatsApp Channel www.mediainvestigasi.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ditjen Bina Bangda Kemendagri Perkenalkan Tata Kelola Pembangunan Daerah di Indonesia kepada Nigeria
Kemendagri Matangkan Kesiapan Kabupaten Lebak dan Toba dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan LSDP
Kemendagri Apresiasi Pemda yang Tetapkan UMP 2026 Sesuai Ketentuan
Kemendagri Dorong Kabupaten Blitar Perkuat Sinkronisasi Prioritas Pembangunan dan Anggaran 2027 Berbasis SIPD
Percepat Pemulihan Mata Pencaharian Warga Terdampak Banjir, Kemendagri Gelar Rakor dan Evaluasi LRP FMNJP
SIPD Diperkuat, Program Perlindungan Anak di Daerah Dipantau dari Anggaran hingga Pelaksanaan
Kemendagri Dorong Kabupaten/Kota Tingkatkan Kinerja Konvergensi Stunting ke Kategori Baik
Kemendagri: Sinkronisasi Perencanaan Pusat–Daerah Kunci Elektrifikasi Wilayah 3T dan RRI
Berita ini 51 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 19:23 WIB

Ditjen Bina Bangda Kemendagri Perkenalkan Tata Kelola Pembangunan Daerah di Indonesia kepada Nigeria

Senin, 16 November 2026 - 21:47 WIB

Kemendagri Matangkan Kesiapan Kabupaten Lebak dan Toba dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan LSDP

Senin, 16 November 2026 - 21:35 WIB

Kemendagri Apresiasi Pemda yang Tetapkan UMP 2026 Sesuai Ketentuan

Senin, 16 November 2026 - 09:31 WIB

Kemendagri Dorong Kabupaten Blitar Perkuat Sinkronisasi Prioritas Pembangunan dan Anggaran 2027 Berbasis SIPD

Jumat, 13 November 2026 - 13:00 WIB

Percepat Pemulihan Mata Pencaharian Warga Terdampak Banjir, Kemendagri Gelar Rakor dan Evaluasi LRP FMNJP

Berita Terbaru

Berita

Ketika Seorang Ayah Belajar Kembali tentang Waktu

Minggu, 22 Nov 2026 - 18:14 WIB