“Jangan Sampai Warga Layak dan Berhak Tak Terdata“
Parik Malintang,—Mediainvestigasi.net.- Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, menegaskan komitmen penuh Pemerintah Daerah dalam memastikan bahwa seluruh program bantuan sosial hanya diberikan kepada warga yang benar-benar layak dan berhak. Hal itu disampaikannya saat membuka Bimbingan Teknis bagi Operator SIKS NG/DTSEN Nagari di Aula Bapelitbangda, Selasa (18/11).
“Kita ke depan, penerima bantuan sosial adalah memastikan warga yang memang layak dan berhak. Mereka yang tidak memenuhi syarat akan segera kita keluarkan dan diganti,” ujar Rahmat.
Wabup Rahmat mengapresiasi terselenggaranya kegiatan bimbingan teknis tersebut. Menurutnya, operator nagari jarang memiliki kesempatan mengikuti pelatihan di luar kantor karena kesibukannya dalam melayani masyarakat.
“Operator nagari adalah garda terdepan dalam pelayanan. Kegiatan ini sangat penting untuk memperkuat kemampuan mereka, karena dari operatorlah akurasi data itu dimulai,” jelasnya.
Dirinya berharap melalui Bimtek ini terbangun sinergitas yang lebih kuat antara Pemerintah Daerah, nagari, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan Padang Pariaman yang maju dan sejahtera—melalui penyaluran bantuan sosial yang tepat target sejak tahap pengusulan di nagari.
Rahmat menegaskan bahwa seluruh program bantuan sosial pemerintah wajib mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sementara proses pemutakhiran dan pengelolaan data tersebut menjadi tugas operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG).
“Berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 dan Permensos Nomor 3 Tahun 2025, tugas operator SIKS NG adalah memutakhirkan dan mengelola data di tingkat nagari. Saudara-saudara semua di-SK-kan oleh wali nagari, maka jalankan amanah itu dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.
Wabup mengingatkan agar operator nagari selalu profesional dan menjauhi praktik KKN dalam penginputan data.
“Jangan ada pengelolaan data berdasarkan kedekatan atau hubungan keluarga. Pastikan data warga yang diinput benar-benar sesuai fakta. Jangan sampai ada warga yang tidak menerima bantuan karena kelalaian kita,” pesannya.
Ia juga meminta operator untuk terus meningkatkan koordinasi dengan Dinas Sosial P3A sebagai OPD teknis yang membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan data di nagari.
Terakhir Kepada jajaran Dinas Sosial P3A, Rahmat meminta agar koordinasi lintas sektoral semakin diperkuat, termasuk pelatihan berjenjang ke seluruh nagari, terutama kepada operator SIKS NG sebagai ujung tombak pendataan sosial.
Kegiatan ini juga menghadirkan perwakilan Dinas Sosial Provinsi Sumbar dari Bidang Penanganan Fakir Miskin, Dr. Erwin, MA, serta jajaran perangkat daerah, Ketua TP PKK, Ketua GOW, camat, forum wali nagari, dan tamu undangan lainnya.***
Editor ; Rafdy Guci
