JENEWA, SWISS – Para diplomat yang bersidang di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa sepakat memulai pembahasan mengenai opsi pengaturan senjata otonom mematikan (lethal autonomous weapons), yang kerap dijuluki sebagai “robot pembunuh” (killer robots). Kesepakatan kompromi yang dicapai pada Sabtu dini hari (21/11/2026) pukul 04.30 waktu setempat setelah perundingan maraton selama sepekan ini memberikan waktu dua tahun bagi negara-negara anggota untuk mengusulkan aturan—yang dapat bersifat mengikat secara hukum maupun sekadar sukarela (opsional).
Meskipun para negosiator menilai kesepakatan tersebut membuktikan proses perlucutan senjata PBB masih berjalan, hasil perundingan ini dinilai jauh di bawah harapan organisasi kemanusiaan. Sebelum sidang dimulai, Komite Internasional Palang Merah (ICRC) bersama Sekretaris Jenderal PBB dan Paus Leo telah mendesak agar aturan yang mengikat secara hukum disusun dalam waktu satu tahun.
Kekhawatiran global dipicu oleh masifnya penggunaan pesawat nirawak (drone) semi-otonom di berbagai zona konflik modern seperti Ukraina, Sudan, dan Gaza. Berdasarkan data PBB, sekitar 80% kematian warga sipil di Sudan tahun ini disebabkan oleh serangan drone, sementara perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dikhawatirkan segera memungkinkan mesin mengambil keputusan membunuh sepenuhnya tanpa kendali manusia.
Penolakan Negara Adidaya dan Dilema Etika Algoritma Perang
Sejak hari pertama perundingan di Jenewa, negara-negara dengan kekuatan militer besar—termasuk Amerika Serikat, Rusia, dan Israel—menunjukkan keengganan untuk menyepakati regulasi yang mengikat:
-
Manuver Penundaan Rusia: Rusia sempat menghambat jalannya sidang pada hari pertama dengan mengajukan keberatan terhadap agenda pertemuan.
-
Usulan Pedoman Sukarela AS: Amerika Serikat mengusulkan jendela waktu lima tahun untuk membahas pedoman non-mengikat (opsional) bagi senjata otonom, yang dikritik sejumlah delegasi sebagai upaya mengulur waktu.
-
Garis Merah Moral Menurut ICRC: Penasihat hukum ICRC, Georgia Hinds, menegaskan bahwa menyerahkan keputusan hidup dan mati kepada algoritma pemrograman merupakan garis merah moral yang tidak boleh dilanggar dan tidak dapat diperbaiki sekadar dengan peningkatan teknologi.
Kekhawatiran Proliferasi Senjata AI dan Akuntabilitas Konvensi Jenewa
Pasca-pengumuman kompromi dua tahun tersebut, ICRC langsung menyatakan penyesalan dan kembali menyerukan perjanjian yang mengikat secara hukum, sementara para pegiat kemanusiaan menyebut kesepakatan Jenewa sebagai hasil yang mengecewakan dan hampa substansi.
Pakar tata kelola AI militer di Future of Life Institute, Anna Hehir, memperingatkan bahwa kekosongan regulasi selama dua tahun ke depan akan memicu proliferasi tak terkendali. Berbeda dengan senjata nuklir yang sulit diakses, teknologi senjata otonom berbasis AI relatif mudah dibeli maupun dirakit oleh aktor non-negara, individu, hingga kelompok kriminal. Selain itu, ICRC menyoroti celah hukum serius dalam Konvensi Jenewa: mesin tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kejahatan perang, sementara perlombaan senjata AI terus melaju jauh melampaui kecepatan diplomasi internasional.



![A container is unloaded from a ship onto a truck at Tanjung Priok Port in Jakarta, Indonesia [File: Willy Kurniawan/Reuters]](https://www.mediainvestigasi.net/wp-content/uploads/2026/11/WhatsApp-Image-2026-11-22-at-13.54.52-225x129.jpeg)



