Diplomat PBB di Jenewa Sepakati Batas Waktu Dua Tahun Bahas Regulasi “Robot Pembunuh” dan Drone Otonom AI

- Penulis

Minggu, 22 November 2026 - 13:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

A Ukrainian FP-1 long-range attack drone is launched at an undisclosed location in Ukraine, Aug. 16, 2026.

Efrem Lukatsky/AP

A Ukrainian FP-1 long-range attack drone is launched at an undisclosed location in Ukraine, Aug. 16, 2026. Efrem Lukatsky/AP

JENEWA, SWISS – Para diplomat yang bersidang di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa sepakat memulai pembahasan mengenai opsi pengaturan senjata otonom mematikan (lethal autonomous weapons), yang kerap dijuluki sebagai “robot pembunuh” (killer robots). Kesepakatan kompromi yang dicapai pada Sabtu dini hari (21/11/2026) pukul 04.30 waktu setempat setelah perundingan maraton selama sepekan ini memberikan waktu dua tahun bagi negara-negara anggota untuk mengusulkan aturan—yang dapat bersifat mengikat secara hukum maupun sekadar sukarela (opsional).

Meskipun para negosiator menilai kesepakatan tersebut membuktikan proses perlucutan senjata PBB masih berjalan, hasil perundingan ini dinilai jauh di bawah harapan organisasi kemanusiaan. Sebelum sidang dimulai, Komite Internasional Palang Merah (ICRC) bersama Sekretaris Jenderal PBB dan Paus Leo telah mendesak agar aturan yang mengikat secara hukum disusun dalam waktu satu tahun.

Kekhawatiran global dipicu oleh masifnya penggunaan pesawat nirawak (drone) semi-otonom di berbagai zona konflik modern seperti Ukraina, Sudan, dan Gaza. Berdasarkan data PBB, sekitar 80% kematian warga sipil di Sudan tahun ini disebabkan oleh serangan drone, sementara perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dikhawatirkan segera memungkinkan mesin mengambil keputusan membunuh sepenuhnya tanpa kendali manusia.

Penolakan Negara Adidaya dan Dilema Etika Algoritma Perang

Sejak hari pertama perundingan di Jenewa, negara-negara dengan kekuatan militer besar—termasuk Amerika Serikat, Rusia, dan Israel—menunjukkan keengganan untuk menyepakati regulasi yang mengikat:

  • Manuver Penundaan Rusia: Rusia sempat menghambat jalannya sidang pada hari pertama dengan mengajukan keberatan terhadap agenda pertemuan.

  • Usulan Pedoman Sukarela AS: Amerika Serikat mengusulkan jendela waktu lima tahun untuk membahas pedoman non-mengikat (opsional) bagi senjata otonom, yang dikritik sejumlah delegasi sebagai upaya mengulur waktu.

  • Garis Merah Moral Menurut ICRC: Penasihat hukum ICRC, Georgia Hinds, menegaskan bahwa menyerahkan keputusan hidup dan mati kepada algoritma pemrograman merupakan garis merah moral yang tidak boleh dilanggar dan tidak dapat diperbaiki sekadar dengan peningkatan teknologi.

Baca Juga :  Kepala Perwakilan PPWI Mesir Ditunjuk sebagai Penasehat Dewan Persatuan Ekonomi Arab: Prestasi Membanggakan dari Dunia Pewarta Warga

Kekhawatiran Proliferasi Senjata AI dan Akuntabilitas Konvensi Jenewa

Pasca-pengumuman kompromi dua tahun tersebut, ICRC langsung menyatakan penyesalan dan kembali menyerukan perjanjian yang mengikat secara hukum, sementara para pegiat kemanusiaan menyebut kesepakatan Jenewa sebagai hasil yang mengecewakan dan hampa substansi.

Pakar tata kelola AI militer di Future of Life Institute, Anna Hehir, memperingatkan bahwa kekosongan regulasi selama dua tahun ke depan akan memicu proliferasi tak terkendali. Berbeda dengan senjata nuklir yang sulit diakses, teknologi senjata otonom berbasis AI relatif mudah dibeli maupun dirakit oleh aktor non-negara, individu, hingga kelompok kriminal. Selain itu, ICRC menyoroti celah hukum serius dalam Konvensi Jenewa: mesin tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kejahatan perang, sementara perlombaan senjata AI terus melaju jauh melampaui kecepatan diplomasi internasional.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel www.mediainvestigasi.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Molor Hingga Hari Tambahan Kedua, KTT Iklim PBB COP31 di Turki Ajukan Proposal Menit Terakhir demi Selamatkan Kesepakatan Bahan Bakar Fosil
Industri Pertahanan Ukraina Berpacu Cegah Perlambatan Produksi di Tengah Krisis Pendanaan dan Serangan Infrastruktur Energi
Hadapi Tekanan Ekonomi dan Ancaman Rusia, PM Inggris Andy Burnham Dorong Kesepakatan Baru dengan Uni Eropa untuk Rombak Dampak Brexit
Atlet Renang Inggris Lewis Pugh Seberangi Selat Hormuz di Tengah Hujan Rudal Perang Iran demi Soroti Ancaman Ekosistem Laut
Pemimpin Eropa Nyatakan Siap Berunding dengan Rusia demi Akhiri Perang Ukraina, Tolak Pembagian Lingkup Pengaruh Ala Yalta
Manuver Diplomasi Ganda Donald Trump di Asia: Perkuat Aliansi Quad di Manila hingga KTT Trilateral Bersama Xi Jinping dan Putin
Riset Pew Research Center: Islam Diproyeksikan Lampaui Kristen sebagai Agama Terbesar di Dunia pada 2035
Albanese dan Xi Jinping Sambut Pemulihan Hubungan China-Australia di Tengah Ketegangan Harga Bijih Besi
Berita ini 4 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 13:42 WIB

Molor Hingga Hari Tambahan Kedua, KTT Iklim PBB COP31 di Turki Ajukan Proposal Menit Terakhir demi Selamatkan Kesepakatan Bahan Bakar Fosil

Minggu, 22 November 2026 - 13:36 WIB

Industri Pertahanan Ukraina Berpacu Cegah Perlambatan Produksi di Tengah Krisis Pendanaan dan Serangan Infrastruktur Energi

Minggu, 22 November 2026 - 13:32 WIB

Diplomat PBB di Jenewa Sepakati Batas Waktu Dua Tahun Bahas Regulasi “Robot Pembunuh” dan Drone Otonom AI

Minggu, 22 November 2026 - 13:27 WIB

Hadapi Tekanan Ekonomi dan Ancaman Rusia, PM Inggris Andy Burnham Dorong Kesepakatan Baru dengan Uni Eropa untuk Rombak Dampak Brexit

Minggu, 22 November 2026 - 13:21 WIB

Atlet Renang Inggris Lewis Pugh Seberangi Selat Hormuz di Tengah Hujan Rudal Perang Iran demi Soroti Ancaman Ekosistem Laut

Berita Terbaru