DEN HAAG, BELANDA – Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) pada Kamis (19/11/2026) menjatuhkan putusan bersejarah yang menyatakan bahwa negara Myanmar terbukti secara sah melakukan tindak pidana genosida terhadap etnis Muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine bagian utara. Putusan melalui pemungutan suara panel hakim dengan skor 9-6 ini menjadikan Myanmar sebagai negara pertama di dunia—bukan sekadar individu—yang dimintai pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran Konvensi Genosida 1948.
Presiden ICJ, Hakim Yuji Iwasawa, membacakan amar putusan selama lebih dari dua setengah jam di Den Haag, Belanda. Dalam uraiannya, pengadilan tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut memaparkan kekejaman pasukan keamanan Myanmar dalam operasi pembersihan (clearance operations) pada 2017 yang membakar sekitar 400 desa, menewaskan sedikitnya 10.000 orang, dan memaksa ratusan ribu warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh.
“Pengadilan menyatakan bahwa Republik Uni Myanmar telah melakukan genosida terhadap kelompok Rohingya di Negara Bagian Rakhine bagian utara,” tegas Hakim Yuji Iwasawa saat membacakan vonis yang juga menyatakan Myanmar gagal mencegah serta menghukum pelaku genosida.
Perintah Mahkamah Internasional kepada Pemerintah Myanmar
Meskipun ICJ tidak memiliki kekuatan eksekusi langsung untuk memaksakan putusannya tanpa dukungan Dewan Keamanan PBB—di mana China dan Rusia berpotensi melindungi Naypyidaw—putusan ini membuka jalan bagi penetapan reparasi bagi para penyintas.
Dalam amar putusannya, ICJ mengeluarkan empat perintah utama kepada Myanmar:
-
Menghentikan Pelanggaran: Segera menghentikan segala bentuk pelanggaran berkelanjutan terhadap kewajiban di bawah Konvensi Genosida 1948 dan memberikan jaminan tidak akan mengulanginya.
-
Investigasi dan Penegakan Hukum: Menyelidiki siapa pun yang diduga terlibat dalam kejahatan tersebut serta mengesahkan regulasi domestik yang selaras dengan konvensi anti-genosida.
-
Kewajiban Kompensasi: Memberikan ganti rugi atau kompensasi yang layak kepada para korban dan penyintas Rohingya.
-
Pemulangan Sukarela dan Bermartabat: Memfasilitasi kepulangan para pengungsi Rohingya secara sukarela dan bermartabat, serta melaporkan perkembangan pelaksanaannya kepada ICJ dalam waktu dua tahun.
Sambutan Haru di Kamp Pengungsian Cox’s Bazar, Bangladesh
Di kamp pengungsian Cox’s Bazar, Bangladesh—yang menampung sekitar 1,2 juta pengungsi Rohingya—kabar putusan ICJ disambut dengan sorak sorai dan tangis haru. Sejumlah pengungsi membentangkan poster bertuliskan “Terima kasih Gambia”, merujuk pada negara mayoritas Muslim di Afrika Barat yang pertama kali mengajukan gugatan bersejarah ini pada 2019 dengan dukungan resmi dari 11 negara lainnya. Sementara itu, juru bicara pemerintah Myanmar di ibu kota Naypyidaw belum memberikan tanggapan resmi terkait vonis tersebut.
Implikasi Preseden Hukum bagi Kasus Serupa di Dunia
Vonis terhadap Myanmar dipandang oleh para pakar hukum internasional sebagai preseden krusial dalam penegakan Konvensi Genosida PBB. Berikut adalah beberapa konteks dan dampak penting dari putusan tersebut:
-
Dampak pada Gugatan Afrika Selatan terhadap Israel: Putusan pembuktian niat spesifik (specific intent) penghancuran kelompok etnis atau agama ini berpotensi memengaruhi perkara genosida lain yang tengah bergulir di ICJ, khususnya gugatan Afrika Selatan terhadap Israel terkait kekerasan di Gaza.
-
Peran Mahkamah Internasional (ICJ): Dikenal pula sebagai Pengadilan Dunia (World Court), lembaga yang berdiri berdasarkan Piagam PBB tahun 1945 ini terdiri dari 15 hakim pilihan Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB untuk menyelesaikan sengketa hukum antarnegara anggota.
-
Kilas Balik Pembelaan Aung San Suu Kyi: Pada sidang perdana perkara ini tahun 2019, peraih Nobel Perdamaian 1991 Daw Aung San Suu Kyi sempat tampil langsung di hadapan panel hakim ICJ untuk membela Myanmar dari tudingan genosida.







