JAKARTA, INDONESIA – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M. Nasir Djamil, menyatakan bahwa pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya merupakan wujud komitmen bersama seluruh lembaga negara. Menurutnya, produk legislasi strategis tersebut telah dinantikan oleh rakyat Indonesia selama kurang lebih 18 tahun.
Pernyataan tersebut disampaikan Nasir menjelang agenda Rapat Paripurna DPR RI untuk pengambilan keputusan tingkat II pada Kamis (19/11/2026), setelah sebelumnya draf rancangan undang-undang ini disetujui seluruh fraksi pada pembicaraan tingkat I.
“Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang,” kata Nasir dalam keterangannya kepada awak media.
Komitmen Institusional Parlemen dan Transparansi Pembahasan
Nasir menekankan bahwa persetujuan seluruh unsur parlemen menandai berakhirnya penantian panjang atas hadirnya instrumen hukum pemberantasan korupsi yang lebih kuat. Ia menegaskan bahwa kesepakatan tersebut mengikat secara kelembagaan, bukan sekadar keputusan individual.
“Komitmen dan tanda tangan yang dibubuhkan oleh pimpinan DPR bukanlah komitmen dan tanda tangan personal, melainkan komitmen dan tanda tangan institusional,” ujar legislator asal daerah pemilihan Aceh tersebut.
“Mudah-mudahan ini adalah kabar baik bagi kita semua dan juga kepada rakyat Indonesia bahwa rancangan undang-undang yang sudah lama ditunggu, yang usianya lebih kurang 18 tahun lamanya, bisa dirasakan oleh masyarakat,” sambungnya.
Apresiasi Keterlibatan Publik dan Keterbukaan Proses Legislasi
Selain menyoroti aspek kelembagaan, Nasir membantah anggapan adanya pembahasan tertutup dalam penyusunan draf regulasi ini. Ia memberikan apresiasi kepada berbagai pihak yang turut mengawal proses legislasi di Senayan:
-
Elemen Masyarakat Sipil: Kalangan pakar hukum, akademisi, dan mahasiswa yang secara aktif memberikan masukan substansial.
-
Tim Teknis dan Pemerintah: Jajaran pemerintah, panitia kerja (panja), tim perumus (timus), serta tim sinkronisasi (timsin) yang merampungkan harmonisasi pasal.
-
Insan Pers: Media massa yang terus memantau dan memublikasikan setiap tahapan pembahasan secara terbuka kepada publik.
“Jadi, kami ingin tegaskan tidak ada hal yang ditutupi dari pembahasan ini,” tegas Nasir.
Kilas Balik Kesepakatan Tingkat I di Komisi III DPR RI
Persetujuan final menuju Rapat Paripurna ini merupakan tindak lanjut dari rapat pengambilan keputusan tingkat I yang berlangsung di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (18/11/2026).
Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad—didampingi Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati—seluruh fraksi di DPR bersama perwakilan pemerintah secara bulat menyatakan setuju agar naskah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II untuk segera disahkan menjadi undang-undang.







