MEDIAINVESTIGASI.NET – Pemerintah Kota Jambi menunjukkan komitmen kuat dalam mengoptimalkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat melalui kegiatan Coaching Clinic Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2026, Jumat (18/9) di Ruang Rapat Utama Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Kalibata, Jakarta Selatan.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Maddaremmeng, yang memaparkan materi bertajuk “Progres Pelaporan Standar Pelayanan Minimal Kota Jambi Triwulan II”.
“Berdasarkan data progres pelaporan, Indeks Pencapaian (IP) SPM Kota Jambi pada Triwulan II Tahun 2026 berada di angka 46,77 dan statusnya dinilai belum tuntas. Capaian ini menempatkan Kota Jambi pada peringkat ke-236 dari 547 daerah di seluruh Indonesia, serta peringkat ke-69 dari 164 daerah se-Sumatera,” jelas Maddaremmeng.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hadir pula memberikan materi dalam coaching clinic ini, Walikota Jambi, Maulana, yang memaparkan materi mendalam mengenai Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) serta arah kebijakan strategis daerah.
Walikota Jambi menegaskan bahwa SPM bukan sekadar angka dalam dokumen perencanaan atau indikator laporan kinerja semata, melainkan wujud nyata pemenuhan hak dasar masyarakat mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibumlinmas), hingga pelayanan sosial.
Dalam pemaparan progres hingga Triwulan II Tahun 2026, terungkap sejumlah catatan penting terkait realisasi capaian dan anggaran pada tiap bidang urusan pelayanan dasar di Kota Jambi.
Sektor pendidikan memiliki persentase realisasi capaian yang cukup tinggi, namun dihadapkan pada kendala belum optimalnya kegiatan pendukung langsung dan keterbatasan kompetensi pegawai dalam menghitung serta menganalisis capaian secara mandiri. Sektor kesehatan mencatat realisasi anggaran dari APBD murni yang belum maksimal, sehingga memerlukan alternatif pembiayaan melalui kolaborasi kemitraan. Sektor pekerjaan umum (PU) menghadapi kendala spesifik seperti indikator akses sanitasi perdesaan yang tidak relevan dengan karakteristik wilayah perkotaan, serta cakupan layanan air minum dan air limbah yang belum merata.
Sementara itu, sektor perumahan rakyat (Perkim) menemui kendala seperti belum adanya penetapan program relokasi atau penanganan bencana yang masuk kriteria SPM pada tahun sebelumnya serta minimnya data wilayah sepadan sungai. Selain itu, bidang Trantibumlinmas dan sosial menghadapi tantangan di lapangan meliputi tingginya mobilitas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti gelandangan dan pengemis yang berpindah-pindah, keterbatasan kapasitas lembaga rujukan bagi lansia terlantar, hingga penemuan anak terlantar dengan identitas di luar domisili Kota Jambi.
Menanggapi berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Kota Jambi menyiapkan sejumlah langkah konkret (action plan) guna mendongkrak kualitas penerapan SPM ke depan.
Pada sektor pendidikan, pemkot akan membentuk Tim Gugus Tugas SPM Pendidikan untuk mengawal target berkala, mengadakan bimbingan teknis analisis data Rapor Pendidikan, melakukan tagging dan reeralokasi anggaran pada DPA, serta mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan CSR perusahaan.
Pada sektor kesehatan, pemkot mengoptimalkan skema kemitraan melalui kolaborasi Corporate Social Responsibility (CSR) bersama sektor swasta, BUMD, dan rumah sakit swasta guna memperkuat fasilitas promotif-preventif.
Untuk sektor pekerjaan umum, pemerintah berupaya mempercepat perluasan jaringan perpipaan Perumda Tirta Mayang, membangun Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T), serta menyediakan subsidi tangki septik kedap air bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Sedangkan pada sektor perumahan rakyat, pemkot akan melakukan pemetaan geospasial (GIS mapping) garis sempadan sungai secara kolaboratif bersama instansi terkait, serta menyusun regulasi turunan berupa Peraturan Wali Kota (Perwali) untuk penanganan kawasan permukiman dan rumah terdampak banjir musiman.
Melalui pendampingan intensif dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri ini, Pemerintah Kota Jambi optimis dapat membawa perubahan positif, meningkatkan kualitas tata kelola data, serta memastikan pelayanan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara akuntabel dan tepat sasaran.
https://addlinks.pro/NCHvZ