Mandor Proyek Drainase Pemerintah di Bogor Jadi Sorotan
Di Tengah Pekerjaan Proyek Drainase Pemerintah Bernilai Sekitar Rp2 Miliar, Kehidupan Pribadi Sang Mandor Turut Menjadi Perhatian; Dokumentasi Pernikahan Diunggah Ani melalui Status WhatsApp, Warga Menyebut Warungnya “Remang-Remang”
KEMANG, BOGOR — Pekerjaan proyek drainase di kawasan Gang Sandiwara, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, menjadi perhatian masyarakat. Proyek tersebut disebut sebagai pekerjaan pemerintah dengan nilai sekitar Rp2 miliar.
Di lapangan, seorang mandor yang disebut bernama Manta, asal Cirebon, terlihat terlibat dalam pekerjaan proyek tersebut. Namun, informasi mengenai pelaksana, sumber anggaran, nilai kontrak, jangka waktu pekerjaan, hingga pihak yang bertanggung jawab secara administratif masih perlu dikonfirmasi melalui dokumen dan keterangan resmi.
Manta: “Saya Mau Serius dengan Ani”
Di tengah berlangsungnya pekerjaan proyek, kehidupan pribadi sang mandor turut menjadi perhatian di lingkungan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dokumentasi sebuah acara pernikahan diketahui diunggah oleh Ani melalui status WhatsApp miliknya. Unggahan tersebut kemudian menjadi bagian dari informasi yang berkembang mengenai hubungan Ani dengan Manta.
Saat dikonfirmasi mengenai status perkawinannya, Manta menyatakan bahwa dirinya telah menikah di Bogor.
“Sudah, kami melakukan pernikahan di Bogor,” ujar Manta.
Manta juga menyampaikan keseriusannya mengenai hubungan tersebut.
“Saya mau serius dengan Ani,” katanya.
Sementara itu, informasi yang menyebut keduanya melakukan pernikahan siri masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut. Dokumentasi atau unggahan pernikahan tidak dengan sendirinya membuktikan status administrasi maupun status hukum suatu perkawinan.
Ani sendiri disebut warga sebagai pemilik warung di kawasan Gang Sandiwara. Sebagian warga menjuluki tempat tersebut sebagai “warung remang-remang.”
Namun, sebutan tersebut merupakan istilah yang berkembang di masyarakat dan tidak dijadikan kesimpulan oleh media mengenai aktivitas usaha maupun kehidupan pribadi pihak yang bersangkutan.
Proyek Tetap Menjadi Fokus
Terlepas dari persoalan pribadi tersebut, perhatian publik tetap diarahkan pada pekerjaan drainase yang disebut-sebut merupakan proyek pemerintah.
Seorang RT setempat menyebut pekerjaan tersebut berkaitan dengan Kodim.
“Itu proyek Kodim,” ujar RT.
Keterangan tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada pihak Kodim maupun instansi pemerintah terkait, terutama mengenai siapa pemilik kegiatan, sumber pembiayaan, serta mekanisme pelaksanaan proyek.
Sebab, keterlibatan unsur TNI dalam suatu kegiatan pembangunan tidak serta-merta berarti kegiatan tersebut merupakan proyek yang seluruhnya dimiliki atau dibiayai oleh institusi TNI.
Warga Disebut Diminta Uang Rp1,5 Juta hingga Rp3 Juta
Hal lain yang menjadi perhatian adalah adanya informasi mengenai pembayaran dari sejumlah warga yang terdampak pekerjaan drainase.
Menurut keterangan RT setempat, anak buah mandor disebut mengoordinasikan atau mengumpulkan uang dari warga dengan nominal yang bervariasi, sekitar Rp1,5 juta hingga Rp3 juta per warga.
Namun, hingga kini dasar, mekanisme, penerima, serta peruntukan uang tersebut belum diketahui secara pasti.
Karena itu, informasi tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak pelaksana maupun instansi yang bertanggung jawab terhadap proyek.
Pertanyaan publik kemudian mengarah pada satu hal penting: jika benar terdapat pembayaran dari warga yang berkaitan dengan pekerjaan proyek pemerintah, apa dasar dan bentuk pertanggungjawabannya?
Transparansi Anggaran Perlu Dibuka
Apabila proyek tersebut benar merupakan proyek pemerintah dengan nilai sekitar Rp2 miliar, masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui sumber anggaran, nama perusahaan pelaksana, nilai kontrak, jangka waktu pekerjaan, konsultan atau pihak pengawas, serta mekanisme pengadaan dan pelaksanaannya.
Kejelasan tersebut penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui adanya pembangunan fisik, tetapi juga memahami dari mana anggarannya berasal dan bagaimana pertanggungjawaban pekerjaan tersebut dilakukan.
Begitu pula dengan informasi mengenai pembayaran warga. Jika memang ada pungutan atau kontribusi tertentu, perlu dijelaskan secara terbuka siapa yang meminta, atas dasar apa, kepada siapa uang diserahkan, serta untuk kepentingan apa.
Penelusuran Berlanjut
Awak media akan terus menelusuri sejauh mana bentuk tanggung jawab pihak pelaksana terhadap pelaksanaan proyek tersebut.
Penelusuran akan diarahkan pada kejelasan sumber anggaran, identitas dan kapasitas pelaksana, mekanisme pekerjaan, pengawasan, serta dasar setiap pembayaran yang disebut melibatkan warga.
Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran yang utuh, proporsional, dan berimbang mengenai proyek drainase di Gang Sandiwara.
MediaInvestigasi.net membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Manta, Ani, pihak pelaksana proyek, pemerintah daerah, pihak Kodim, maupun pihak lain yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut.
Dalam pemberitaan ini, persoalan kehidupan pribadi ditempatkan secara terpisah dari persoalan proyek. Fokus penelusuran terhadap proyek diarahkan pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat.
Tim/Red
