Fasilitasi RKPD DKI Jakarta Tahun 2027, Kemendagri Tekankan Konsistensi Perencanaan dan Sinkronisasi Kebijakan

- Penulis

Selasa, 30 Juni 2026 - 14:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MEDIAINVESTIGASI.NET – Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menyelenggarakan Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2027 secara hybrid pada Kamis (25/6).

Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Direktur PEIPD Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Iwan Kurniawan.

Pada pertemuan tersebut, pelaksanaan fasilitasi RKPD Tahun 2027 Provinsi DKI Jakarta dilakukan berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Penggunaan SIPD ditekankan sebagai instrumen utama untuk menjaga konsistensi perencanaan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah.

Selain itu, hasil pengendalian dan evaluasi RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 menunjukkan capaian yang beragam. Realisasi keuangan tercatat sebesar 128,58 persen, melampaui target pagu anggaran yang telah ditetapkan. Adapun capaian kinerja program mencapai 72,47 persen, capaian kinerja subkegiatan sebesar 95,29 persen, tingkat keterisian indikator outcome program sebesar 73,85 persen, dan keterisian indikator subkegiatan sebesar 99,96 persen. Meskipun realisasi keuangan menunjukkan hasil yang tinggi, kualitas capaian program dan indikator outcome masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi yang lebih berorientasi pada hasil pembangunan.

Pada arahannya, Iwan Kurniawan mengatakan bahwa RKPD merupakan dokumen strategis pembangunan daerah yang memiliki fungsi penting sebagai penjabaran RPJMD/RPD tahunan, pedoman pembangunan daerah, dasar penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah, instrumen pengendalian kinerja, hingga pedoman penyusunan dokumen penganggaran daerah.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat mempercepat proses penyempurnaan dan penetapan RKPD Tahun 2027 agar tahapan penganggaran dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. “RKPD Tahun 2027 juga diharapkan mampu mengakomodasi Program Strategis Nasional (ProSN) serta hasil kesepakatan Rakortekrenbang Tahun 2026 agar tetap selaras dengan arah pembangunan nasional,” kata Iwan.

Baca Juga :  Kemendagri-KPK Perkuat Kolaborasi Cegah Korupsi di Daerah Melalui Integrasi Data SIPD

Sementara itu, Bappeda Provinsi DKI Jakarta turut memaparkan arah pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2027 dengan mengusung tema “Transformasi Jakarta Kota Global: Penguatan Modal Manusia yang Produktif, Peningkatan Kualitas Infrastruktur, dan Eksplorasi Potensi Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan”.

Tema tersebut akan dijabarkan melalui tujuh prioritas pembangunan yang mendukung kebijakan nasional, penguatan kebijakan keuangan daerah, serta mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam proses

Komentar ditutup.

Follow WhatsApp Channel www.mediainvestigasi.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Komisi II DPR RI-Kemendagri Perkuat Sertifikasi Gratis dan Tata Kelola Sampah
PT. Taliabu Rimba Raya Mengelar Rapat Degan Pihak Kementrian DLH Dan Sejumlah Tokoh Pulau Taliabu Melalui Zoom Meting Berkaitan Kelengkapan izin Dokumen Andal dan RKL-RPL
Kemendagri Siapkan Platform Data Terintegrasi untuk Perkuat Penanganan Banjir
Kemendagri Matangkan Perubahan Permendagri 86/2017
Bukan Sekadar Wacana, Ini Bukti Nyata Kemendagri Perkuat Layanan Sampah
Ditjen Bina Bangda Salurkan 150 Set Tempat Sampah untuk Mendukung Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung
Rindekraf Jadi Pedoman Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah
Kemendagri Ingatkan ASN: Jangan Terjebak Pola Kerja Rutin di Era AI
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 7 Oktober 2026 - 14:20 WIB

Komisi II DPR RI-Kemendagri Perkuat Sertifikasi Gratis dan Tata Kelola Sampah

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:54 WIB

PT. Taliabu Rimba Raya Mengelar Rapat Degan Pihak Kementrian DLH Dan Sejumlah Tokoh Pulau Taliabu Melalui Zoom Meting Berkaitan Kelengkapan izin Dokumen Andal dan RKL-RPL

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 14:57 WIB

Kemendagri Siapkan Platform Data Terintegrasi untuk Perkuat Penanganan Banjir

Jumat, 2 Oktober 2026 - 06:21 WIB

Kemendagri Matangkan Perubahan Permendagri 86/2017

Jumat, 2 Oktober 2026 - 05:02 WIB

Bukan Sekadar Wacana, Ini Bukti Nyata Kemendagri Perkuat Layanan Sampah

Berita Terbaru