Kemendagri Perkuat Penilaian Kinerja Daerah untuk Turunkan Stunting 2026

- Penulis

Jumat, 17 April 2026 - 10:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MEDIAINVESTIGASI.NET – Pemerintah terus ngebut menurunkan angka stunting. Salah satu caranya, lewat penguatan penilaian kinerja pemerintah daerah.

Upaya ini dibahas dalam kegiatan koordinasi tingkat pusat yang digelar 16–17 April 2026 di Depok, Jawa Barat.

Direktur SUPD III Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Fauzan Hasan, bilang kalau stunting masih jadi masalah besar nasional.

Makanya, penanganannya nggak bisa setengah-setengah. Harus dikerjakan bareng, lintas sektor, dan saling terhubung.

Pemerintah sendiri menargetkan angka stunting turun jadi 14,2 persen di 2029, lalu ditekan lagi sampai 5 persen di 2045.

“Penilaian kinerja daerah itu penting, supaya program yang dijalankan benar-benar jalan, terukur, dan ada hasilnya,” jelasnya.

Dari hasil penilaian tahun 2025, sudah ada 197 kabupaten/kota yang masuk kategori berkinerja baik. Tapi, masih banyak juga yang ada di kategori sedang dan kurang.

Ke depan perlu penguatan strategi, pendampingan, dan perbaikan metode penilaian supaya makin banyak daerah yang naik level di 2026 dan 2027.

Sementara itu, panitia kegiatan, Heri Supriyanto, menjelaskan fokus utama kegiatan ini.

Mulai dari evaluasi 31 indikator kinerja daerah, menyusun metode penilaian yang lebih objektif dan transparan, sampai memperkuat kerja sama antar kementerian dan lembaga.

“Tujuannya biar semua punya pemahaman yang sama, dan langkah ke depan juga lebih jelas,” katanya.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga.

Di antaranya perwakilan dari Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, hingga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Kemendagri juga mendorong penggunaan sistem digital lewat Web Aksi Bangda. Selain itu, kualitas data dan ketepatan waktu pelaporan juga jadi hal penting supaya kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.

Untuk tahun 2026, ditargetkan ada 412 kabupaten/kota yang masuk kategori berkinerja baik. Sampai awal 2025, capaian sementara sudah di angka 252 daerah. Kalau dihitung akumulasi, sampai 2026 diproyeksikan bisa mencapai 449 daerah.

Baca Juga :  Kemendagri Matangkan Perubahan Permendagri 86/2017

Ke depan, di 2027 ditargetkan ada tambahan 411 kabupaten/kota lagi yang berkinerja baik. Kalau tercapai, totalnya bisa tembus 1.020 kabupaten/kota secara nasional.

Pemerintah cukup optimistis target ini bisa tercapai, apalagi dengan kerja sama lintas sektor yang terus diperkuat.

Harapannya jelas, penurunan stunting bisa makin cepat, dan ke depan lahir generasi Indonesia yang lebih sehat, berkualitas, dan siap bersaing menuju Indonesia Emas 2045.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel www.mediainvestigasi.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kemendagri Siapkan Platform Data Terintegrasi untuk Perkuat Penanganan Banjir
Kemendagri Matangkan Perubahan Permendagri 86/2017
Bukan Sekadar Wacana, Ini Bukti Nyata Kemendagri Perkuat Layanan Sampah
Ditjen Bina Bangda Salurkan 150 Set Tempat Sampah untuk Mendukung Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung
Rindekraf Jadi Pedoman Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah
Kemendagri: Perubahan Kelola Sampah Dimulai dari Sekolah
Sinergi Dekranas, PKK, dan Posyandu Didorong Perkuat Pemberdayaan Masyarakat dan UMKM
Kemendagri Matangkan AWP dan OWP Program LSDP 2026-2030
Berita ini 25 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 14:57 WIB

Kemendagri Siapkan Platform Data Terintegrasi untuk Perkuat Penanganan Banjir

Jumat, 2 Oktober 2026 - 06:21 WIB

Kemendagri Matangkan Perubahan Permendagri 86/2017

Jumat, 2 Oktober 2026 - 05:02 WIB

Bukan Sekadar Wacana, Ini Bukti Nyata Kemendagri Perkuat Layanan Sampah

Jumat, 2 Oktober 2026 - 04:43 WIB

Ditjen Bina Bangda Salurkan 150 Set Tempat Sampah untuk Mendukung Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung

Kamis, 1 Oktober 2026 - 15:57 WIB

Rindekraf Jadi Pedoman Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah

Berita Terbaru