Ilustrasi: Gambar SILPA (Dok, Ist)
DHARMASRAYA, MEDIAINVESTIGASI.NET — Proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Dharmasraya tahun 2025 yang mencapai Rp154 miliar kembali memantik kritik tajam. Angka fantastis itu diduga kuat muncul akibat lemahnya kemampuan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam menyerap anggaran, sehingga banyak program pembangunan tidak berjalan optimal sepanjang tahun anggaran.
Sorotan paling keras datang dari Fraksi PKB DPRD Dharmasraya. Dalam pandangan umum terhadap Ranperda APBD 2026, Anggota DPRD Sugiono mendesak Pemkab membuka secara gamblang komponen penyebab membengkaknya SiLPA tersebut pada Kamis (20/11).
“Ya, kita meminta kepada Bupati untuk penjelasannya secara detail mengenai sektor dan komponen apa saja penyebab SILPA ini,” tegas Sugiono, dikutip dari media Scientia.
SiLPA Besar, Indikasi Kegagalan Menjalankan APBD
Dalam teori keuangan daerah, SiLPA yang terlalu besar kerap menjadi sinyal bahwa pemerintah gagal mengeksekusi program, baik karena proses pengadaan yang lambat, perencanaan tidak akurat, atau lemahnya koordinasi antarperangkat daerah. Dengan kata lain, uang rakyat tidak tersalurkan ke program pembangunan sebagaimana seharusnya.
Di Dharmasraya, tingginya SiLPA dipandang sebagai bukti bahwa berbagai program pembangunan—termasuk infrastruktur dasar—tidak terselesaikan.
Salah satu masyarakat Dharmasraya, Rizal (42), mengaku heran dengan besarnya sisa anggaran sementara kondisi lapangan banyak yang terbengkalai.
“Jalan kami di nagari sudah bertahun-tahun rusak, tapi anggaran malah ngendap ratusan miliar. Kalau memang ada uangnya, kenapa tidak dikerjakan? Ini membuktikan Pemkab tidak mampu menjalankan programnya,” ujarnya.
Masyarakat Nilai Pemkab Tidak Efektif
Keluhan serupa juga muncul di berbagai nagari, terutama terkait:
Proyek infrastruktur yang mangkrak atau tidak dimulai.
Kegiatan sosial yang tidak terlaksana sesuai jadwal.
Minimnya percepatan pembangunan meski anggaran tersedia.
Besarnya SiLPA, menurut masyarakat, menjadi bukti nyata bahwa anggaran tidak dikelola untuk kepentingan publik secara maksimal.
DPRD Minta Transparansi Total
Dengan nilai SiLPA yang tembus lebih dari Rp150 miliar, DPRD menilai Pemkab Dharmasraya harus menjelaskan secara detail sektor mana saja yang tidak mampu menyerap anggaran, serta siapa yang bertanggung jawab atas lemahnya realisasi belanja.
Transparansi penuh dianggap penting agar kegagalan serupa tidak terulang dan agar uang publik di tahun berikutnya tidak kembali mengendap tanpa memberikan manfaat.
Editor: Mitra Yuyanti
