MEDIAINVESTIGASI.NET – Wiwi Lesmana, aktivis sosial yang akrab disapa Willa, angkat suara terkait pernyataan kontroversial dari salah satu oknum pejabat yang menyamakan organisasi masyarakat (ormas) dengan premanisme. Pernyataan ini memicu polemik luas di masyarakat. Willa menyebut bahwa justru para pejabat dan pemerintah yang kerap memperlihatkan sikap premanisme terselubung lewat praktik korupsi dan penindasan terhadap rakyat.
“Ormas sering disebut preman, padahal kenyataannya banyak dari kami yang rutin memberikan santunan kepada anak yatim, janda, dan kaum dhuafa. Kami menggelar pengajian, menjaga lingkungan tanpa pamrih dan tanpa gaji dari negara,” ungkap Willa.
“Sementara itu, para pejabat justru menari dan bernyanyi di atas penderitaan rakyat, berpesta dengan uang negara. Lalu, siapa sebenarnya yang preman?” tanyanya tajam.
Menurut Willa, pemerintah terlalu khawatir terhadap keberadaan ormas karena ormas sering menjadi sosial kontrol yang kritis terhadap kinerja pejabat. Ia menilai stigma negatif terhadap ormas lebih didasari ketakutan pemerintah terhadap pengawasan publik.
“Organisasi masyarakat terbentuk dari perkumpulan suku, agama, adat, dan budaya yang bersatu dan sah secara hukum melalui Kemenkumham. Bagaimana mungkin disebut premanisme?” tegasnya.
Willa juga mengkritik para mantan aktivis ormas yang kini duduk di kursi legislatif namun lupa akan akar perjuangan mereka. “Setelah menjabat, mereka lupa jadi wakil rakyat yang mana,” sindirnya.
Lebih lanjut, Willa meminta pemerintah tidak gegabah membubarkan ormas hanya karena ulah oknum tak bertanggung jawab. Ia mendorong agar pemerintah merangkul dan membina ormas, memberikan pelatihan dan pembekalan, agar para anggotanya dapat menjadi pribadi yang berkualitas dan ikut membangun bangsa.
“Kalau kita bubarkan ormas, justru kita memberi ruang bagi premanisme yang sebenarnya. Karena premanisme lahir dari kemiskinan, ketimpangan, dan kurangnya perhatian negara terhadap rakyat,” ujar Willa.
Ia menutup pernyataannya dengan pesan persatuan, “Pemerintah dan ormas seharusnya saling merangkul, bukan saling menjatuhkan. Kalau kita ingin Indonesia adil dan beradab, kita harus bersama-sama membangunnya”.
Editor: Shendy Marwan
