Wakapolres Kompol Armijon beserta jajarannya usai aksi mahasiswa bubar (Dok, Mediainvestigasi.net/Yanti)
Dharmasraya, Mediainvestigasi.net — Meski tidak menerima surat pemberitahuan resmi, jajaran Polres Dharmasraya tetap sigap turun mengamankan aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa Universitas Dharmas Indonesia (Undhari) di halaman Kantor Bupati Dharmasraya, Senin (6/5). Aksi itu dilatarbelakangi kemarahan mahasiswa atas dugaan kelalaian pelayanan RSUD yang disebut-sebut menyebabkan korban kecelakaan lalu lintas tidak tertolong dan berujung meninggal dunia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wakapolres Dharmasraya Kompol Armijon mewakili Kapolresnya AKBP Purwanto Hari Subekti, S.sos., menegaskan, pihaknya tetap menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab dalam menjaga ketertiban umum, termasuk saat aspirasi masyarakat disampaikan di ruang publik.
“Sampai saat ini kami memang tidak menerima surat pemberitahuan resmi dari pihak mahasiswa,” kata Kompol Armijon kepada media ini. “Namun kewajiban kami adalah melayani dan melakukan pengamanan terhadap masyarakat, termasuk adik-adik mahasiswa ini.”
Meski tanpa koordinasi awal secara administratif, jajaran Polres Dharmasraya menggelar pengawasan ketat selama aksi yang diikuti sekitar 500 mahasiswa tersebut. Personel kepolisian tetap berjaga penuh dari awal hingga aksi berakhir kondusif.
Kompol Armijon memimpin langsung apel pengamanan di akhir kegiatan. Ia menegaskan bahwa pengamanan aksi tetap harus dilakukan demi mencegah potensi gangguan kamtibmas. “Alhamdulillah, situasi dari awal sampai akhir berlangsung lancar dan aman terkendali,” ujarnya.
Aksi mahasiswa ini turut dipantau langsung oleh pemilik Universitas Dharmas Indonesia (Undhari), Elviana. Dalam pernyataan di grup WhatsApp Membangun Dharmasraya, ia menulis bahwa jika pemerintah daerah tidak menerima mahasiswa hingga pukul 16.00, maka aksi akan dilanjutkan esok hari dengan kekuatan lebih besar.
“Ini baru dilepas 500 mahasiswa dari total 2.460 orang mahasiswa Undhari. Ini bukan melawan Pemkab, tapi bentuk rakyat menyampaikan aspirasi, dan ini dihalalkan oleh undang-undang,” tulis Elviana.
Aksi sempat menuntut agar Pemkab Dharmasraya memberikan penjelasan langsung terkait dugaan kelalaian RSUD. Para mahasiswa akhirnya diterima Sekda Dharmasraya untuk berdialog.
Langkah sigap Polres Dharmasraya dalam mengawal aksi tanpa pemberitahuan resmi ini menuai apresiasi. Di tengah dinamika penyampaian aspirasi publik, profesionalisme aparat terbukti menjadi kunci terciptanya ruang demokrasi yang tertib dan damai.
Editor: Yanti
