Wakil Bupati Dharmasraya Leli Arni ( Dok, istimewa)
Dharmasraya, Mediainvestigasi.net-Dharmasraya menghadapi tantangan serius dalam lima tahun ke depan setelah tidak tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Artinya, kabupaten ini tidak termasuk dalam daftar prioritas pembangunan nasional yang berhak mendapatkan perhatian dan alokasi anggaran khusus dari pemerintah pusat.
Sementara itu, Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya terpilih, Anisa–Leli, tetap optimistis dengan visi mereka, Dharmasraya Sejahtera Merata, yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025. “Beberapa program prioritas di antaranya adalah mewujudkan Dharmasraya Sejahtera Merata, membangun infrastruktur sejahtera merata, serta membangun SDM sejahtera merata,” ujar Leli Arni saat berkunjung ke Masjid At-Taqwa Jorong Piruko Selatan, Nagari Sitiung, Kecamatan Sitiung, Senin (10/3/2025).
Namun, pertanyaan besar muncul: bagaimana visi besar ini akan terwujud jika Dharmasraya tidak masuk dalam daftar prioritas nasional?
Tanpa Dukungan Pusat, Mampukah Dharmasraya Mandiri?
Ketidakhadiran Dharmasraya dalam RPJMN 2025-2029 berpotensi menghambat berbagai program strategis daerah, terutama yang bergantung pada dana pemerintah pusat. Tanpa status prioritas nasional, proyek infrastruktur, investasi, serta program pengentasan kemiskinan bisa berjalan lebih lambat atau bahkan terhenti akibat keterbatasan anggaran.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dharmasraya pada tahun 2024 tercatat Rp 25,47 miliar atau 96,37% dari target. Meski angka ini menunjukkan efektivitas pengelolaan PAD, jumlah tersebut masih jauh dari cukup untuk membiayai pembangunan yang terus meningkat. Sementara itu, belanja daerah terus bertambah setiap tahunnya, menambah tantangan bagi pemerintahan Anisa–Leli dalam menyeimbangkan antara belanja rutin dan pembangunan infrastruktur.
Dampak Ketidakhadiran Dharmasraya dalam RPJMN 2025-2029
Ketidakterlibatan Dharmasraya dalam RPJMN dapat berdampak besar pada berbagai sektor:
- Minimnya Infrastruktur Strategis
Tanpa dukungan dari anggaran pusat, proyek jalan, jembatan, dan fasilitas publik berisiko tertunda atau bergantung sepenuhnya pada APBD yang terbatas. - Sulitnya Akses ke Program Nasional
Banyak program nasional, termasuk pengentasan kemiskinan, beasiswa pendidikan, dan insentif investasi, diarahkan ke daerah yang masuk RPJMN. Dharmasraya bisa kehilangan banyak peluang ini. - Tantangan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Janji pemerintahan Anisa–Leli untuk membangun SDM dan infrastruktur sejahtera merata akan sulit diwujudkan jika tidak ada strategi alternatif dalam mencari sumber pendanaan di luar APBD.
Realita vs Janji: Mampukah Anisa–Leli Menjawab Tantangan?
Pemerintahan Anisa–Leli harus segera menyiapkan langkah konkret untuk mengatasi keterbatasan ini. Tanpa sokongan dari pemerintah pusat, mereka harus menggali potensi lokal, menarik investasi swasta, dan mencari pendanaan alternatif lainnya. Jika tidak, janji Dharmasraya Sejahtera Merata bisa berakhir sebagai sekadar slogan politik.
Masyarakat Dharmasraya perlu mengawasi kebijakan pemerintah daerah dengan lebih kritis. Apakah Anisa–Leli benar-benar memiliki strategi jitu untuk membawa daerah ini maju? Atau justru ketidakhadiran Dharmasraya dalam RPJMN akan menjadi lima tahun penuh ketidakpastian bagi warganya?
Editor: Yanti
