Tandan Buah Segar Kelapa Sawit (Dok, istimewa)
Dharmasraya, Mediainvestigasi.net – Petani kelapa sawit di Dharmasraya menghadapi ancaman serius akibat minimnya pabrik kelapa sawit (PKS) yang mampu menampung tandan buah segar (TBS) dari kebun rakyat. Jika tidak segera ada solusi, masyarakat berisiko mengalami kerugian besar karena TBS menumpuk dan membusuk.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kabupaten Dharmasraya, Jhon Nasri, menegaskan bahwa masalah ini bukan sekadar isu sepele. Saat ini, banyak petani terpaksa menjual TBS ke luar daerah, seperti Jambi dan Sijunjung, yang berpotensi merugikan Dharmasraya dalam perolehan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor perkebunan.
11 Pabrik Dibutuhkan, Baru Ada Berapa?
Berdasarkan data Dinas Pertanian Dharmasraya, total luas kebun kelapa sawit di daerah ini mencapai 143.000 hektare, yang terdiri dari 93.000 hektare kebun rakyat dan sisanya kebun perusahaan.
Sementara itu, satu pabrik sawit idealnya mampu menampung produksi dari 8.000 hektare lahan dengan kapasitas pengolahan 30-60 ton per jam. Dengan luas kebun rakyat saat ini, Dharmasraya setidaknya membutuhkan 11 pabrik sawit untuk mengakomodasi hasil panen masyarakat.
“Faktanya, kapasitas pabrik yang ada sekarang tidak mencukupi. Jika situasi ini dibiarkan, pada 2028 nanti, TBS dari kebun rakyat bisa membusuk karena antrean panjang di pabrik yang ada,” ungkap Jhon Nasri.
Petani Lari ke Luar Daerah, Dharmasraya Rugi
Kondisi ini memaksa sebagian petani menjual hasil panen ke luar daerah. Seorang pemilik kebun sawit seluas 2.000 hektare di Sungai Dareh, misalnya, saat ini lebih memilih mengirim TBS ke PT. Kemilau Permata Sawit Sijunjung (KPSS) di Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung.
“Dengan kondisi pabrik di Dharmasraya yang terbatas, antreannya bisa terlalu lama. Akhirnya, saya kirim ke Sijunjung untuk menghindari kerugian lebih besar,” ujarnya.
Namun, praktik ini membuat Dharmasraya kehilangan potensi pendapatan dari sektor sawit, baik dalam bentuk pajak maupun DBH perkebunan.
Pemkab Harus Gerak Cepat
Melihat dampak ekonomi yang cukup besar, Pemkab Dharmasraya didesak untuk segera mencari solusi konkret. Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain:
1. Menarik investasi baru untuk pembangunan pabrik kelapa sawit yang dikhususkan bagi kebun rakyat.
2. Mendorong kebijakan insentif bagi perusahaan lokal untuk meningkatkan kapasitas pengolahan.
3. Menyusun regulasi yang mendukung kemitraan antara petani dan perusahaan pengolahan sawit.
Jika tidak segera ada tindakan nyata, petani sawit di Dharmasraya akan terus mengalami tekanan ekonomi, dan daerah ini bisa kehilangan potensi besar dari sektor perkebunan. Apakah Pemkab siap menjawab tantangan ini?
Editor: Yanti
