LSM GMBI Kabupaten Bogor. (dok.istimewa)
MEDIAINVESTIGASI.NET – Dalam upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menegakkan hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan tindakan tegas dengan membongkar Hibisc Fantasy Puncak—destinasi wisata anyar di kawasan Gunung Mas, Cisarua, Kabupaten Bogor. Tempat wisata ini telah lama menjadi sorotan karena tidak memiliki izin lengkap dan diduga melanggar aturan lingkungan.
Pembongkaran ini merupakan langkah penting untuk mengembalikan fungsi lingkungan dan mencegah kerusakan alam. Dengan demikian, kelestarian lingkungan dapat terjaga dan masyarakat dapat menikmati keindahan alam yang terjaga.
Ketua LSM GMBI Distrik Kabupaten Bogor Novi Yanty Rosah, SE mengatakan, tindakan ini juga menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menegakkan hukum dan menjaga kelestarian lingkungan.
“Kita patut mendukung langkah tegas Gubernur Jawa Barat dalam menertibkan Hibisc Fantasy Puncak destinasi wisata anyar di kawasan Gunung Mas, Cisarua, Kabupaten Bogor yang tidak memiliki izin lengkap. Keputusan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah kerusakan alam,” kata Novi kepada awak media di Cibinong, Sabtu (8/3/2025).
Novi juga berharap agar Gubernur Jabar melakukan tindakan yang sama terhadap tempat wisata lain.
“Disini, kita juga perlu menantang Gubernur untuk melakukan tindakan yang sama terhadap tempat wisata lain yang juga melanggar aturan, seperti RM ASTRO Asep stroberi Puncak yang beralamat di Jalan Raya Puncak-Cianjur, Leuwimalang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tempat ini juga merupakan salah satu area wisata yang populer di kawasan Puncak, Bogor yang menawarkan pemandangan alam indah dengan fasilitas rekreasi yang lengkap namun sama halnya dengan Hibisc Fantasi land yang perizinannya juga tidak jelas dan sempat di demo warga. Kita tidak ingin ada diskriminasi dalam penegakan hukum,” tuturnya.
Lebih lanjut Novi menyerukan, “Mari kita dukung upaya pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menegakkan hukum secara adil dan tidak diskriminatif,”pungkasnya.
Editor: Shendy Marwan
