Mediainvestigasi.net.-Sudah saatnya kita membangun tata kelola pemerintahan nagari yang lebih sehat, transparan, dan berkeadilan. Salah satu langkah penting yang perlu kita dorong bersama adalah pembatasan masa jabatan Wali Korong, agar selaras dengan masa jabatan Wali Nagari, serta penerapan sistem kontrak bagi perangkat nagari.
Selama ini, tidak sedikit jabatan di tingkat korong yang terkesan berjalan tanpa batas waktu yang jelas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan stagnasi, menghambat regenerasi, bahkan membuka celah kurangnya evaluasi terhadap kinerja. Padahal, jabatan adalah amanah—bukan hak yang dimiliki tanpa batas.
Dengan adanya pembatasan masa jabatan:
• Akan tercipta kesempatan yang adil bagi generasi baru untuk ikut berkontribusi.
• Mendorong setiap pemangku jabatan untuk bekerja maksimal dalam waktu yang telah ditentukan.
• Menumbuhkan budaya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam pemerintahan nagari.
Begitu pula dengan perangkat nagari, sudah selayaknya diterapkan sistem kontrak kerja yang jelas dan terukur. Hal ini bukan untuk membatasi, tetapi justru untuk meningkatkan profesionalisme, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Nagari tidak boleh berjalan di tempat. Kita butuh semangat baru, gagasan baru, dan energi baru. Dan itu hanya bisa terwujud jika sistemnya membuka ruang untuk perubahan dan perbaikan.
Mari kita dorong bersama kebijakan ini, demi nagari yang lebih maju, adil, dan bermartabat.
Karena jabatan adalah amanah, bukan untuk selamanya, tetapi untuk dipertanggungjawabkan..(Muharland)
