ANCHORAGE, AMERIKA SERIKAT – Pemerintahan Presiden Donald Trump melalui Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) pada Kamis (19/11/2026) secara resmi mengajukan permohonan kepada Pengadilan Banding Sirkuit ke-9 AS untuk menggugurkan gugatan perdata terkait pemilu Senat di Alaska. Langkah tersebut diambil setelah kandidat Partai Demokrat, Mary Peltola, dinyatakan memenangkan kursi Senat Alaska dengan perolehan suara mayoritas mutlak pekan ini.
Gugatan yang awalnya diajukan Departemen Kehakiman pada Oktober 2026 lalu itu sempat berupaya memblokir pengesahan (certification) hasil pemilu negara bagian Alaska, kecuali jika senator petahana dari Partai Republik, Dan S. Sullivan, keluar sebagai pemenang. Dalam berkas permohonan terbaru, DOJ meminta pengadilan menyatakan perkara tersebut tidak lagi relevan (moot) menyusul hasil akhir pemungutan suara.
“Amerika Serikat mengajukan gugatan ini untuk memastikan bahwa negara bagian dan para pejabatnya memenuhi kewajiban Alaska dalam melindungi integritas pemilunya,” tulis Wakil Jaksa Agung Asosiasi (Associate Attorney General), Stanley E. Woodward, dalam dokumen pengadilan.
Woodward menambahkan bahwa pemerintah federal dengan berat hati mengakui tidak ada lagi mekanisme untuk memeriksa apakah surat suara yang diberikan kepada kandidat lain bernama Dan J. Sullivan sebenarnya ditujukan bagi senator petahana Dan S. Sullivan.
Polemik Dua Kandidat Bernama Dan Sullivan dan Putusan Pengadilan
Sengketa hukum ini bermula dari kekhawatiran Presiden Donald Trump bahwa keberadaan dua kandidat bernama mirip di surat suara—yakni petahana Senator Dan S. Sullivan dan kandidat lain bernama Dan J. Sullivan—akan membingungkan pemilih serta merugikan perolehan suara Partai Republik.
Sebelum pengajuan gugatan federal tersebut, dinamika hukum dan politik di Alaska sempat diwarnai sejumlah peristiwa penting:
-
Putusan Mahkamah Agung Alaska (Juni 2026): Pengadilan tertinggi negara bagian tersebut memutuskan bahwa Dan J. Sullivan memenuhi syarat secara hukum untuk tetap tercantum dalam surat suara.
-
Tudingan Kampanye dan Bantahan Peltola: Laporan The New York Times sempat menyebut tim kampanye Mary Peltola terlibat merekrut Dan J. Sullivan untuk maju dalam pencalonan, meski pihak Peltola membantah melakukan pelanggaran apa pun. Pada 28 Oktober, Trump menuding hal tersebut sebagai kecurangan pemilu tingkat tinggi dan menyerukan penuntutan hukum.
-
Penolakan Hakim Federal (1 November 2026): Seorang hakim federal di Alaska menolak permohonan pemerintahan Trump untuk memisahkan dan mengamankan surat suara tertentu, sejalan dengan permintaan pemerintah negara bagian Alaska yang dipimpin Partai Republik agar gugatan tersebut ditolak permanen.
Kemenangan Mayoritas Mutlak Tanpa Tabulasi Ranked Choice
Dalam pemilihan Senat Alaska pekan ini, Mary Peltola berhasil mengamankan kemenangan dengan perolehan suara mayoritas mutlak secara langsung. Dengan demikian, penyelenggara pemilu negara bagian tidak perlu menerapkan sistem tabulasi pilihan berperingkat (ranked choice voting), sehingga perolehan suara yang masuk ke salah satu kandidat bernama Sullivan terbukti tidak memengaruhi hasil akhir pemilihan.

Upaya Intervensi Hukum Serupa oleh DOJ di Negara Bagian California
Langkah hukum di Alaska bukanlah satu-satunya upaya pemerintahan Trump untuk mengintervensi proses pemilu yang menurut hukum AS dikelola oleh pejabat masing-masing negara bagian.
Sebelumnya di California, Departemen Kehakiman AS juga sempat menuntut pejabat pemilu setempat untuk memisahkan sekitar 20.000 surat suara yang dituding dikirimkan kepada warga non-warga negara (noncitizens). Namun, pejabat negara bagian California membantah tudingan tersebut dengan menyatakan bahwa daftar data yang diajukan DOJ sudah kedaluwarsa dan justru mencakup pemilih yang sah. Mahkamah Agung AS kemudian menolak permohonan pemerintahan Trump sehari sebelum pemilu berlangsung, yang mendorong DOJ menarik gugatannya pada pekan yang sama.







