Rokan Hilir – Mediainvestigasi. Net- Ketua Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Kabupaten Rokan Hilir, M. Ritonga, angkat bicara menanggapi polemik yang terus memanas antara Anggota DPR RI Karmila Sari dan aktivis Muhajirin Siringoringo terkait klaim bantuan revitalisasi sekolah senilai Rp1,4 miliar dan dugaan ijazah SMEA Bupati Rohil.
Menurut M. Ritonga, polemik tersebut kini sudah keluar dari substansi hukum dan berubah menjadi perang opini yang tidak memberi kepastian hukum kepada publik.
“Publik tidak butuh jawaban dengan opini. Tapi jawaban dengan dokumen, demi keterbukaan informasi publik,” tegasnya kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).
Ia menegaskan, bantuan revitalisasi sekolah bukan bantuan pribadi. Itu adalah anggaran negara, uang rakyat, yang disalurkan melalui program pemerintah. Apakah itu dianggap menjadi jasa kepada personal, atau bukan demi tugas sesuai dengan amanat undang-undang?
Seorang anggota DPR memang memiliki fungsi aspirasi untuk mengusulkan dan memperjuangkan. Namun ketika anggaran sudah cair, ia tidak lagi menjadi milik pribadi siapa pun. Ia menjadi hak sekolah, hak siswa, dan hak publik.
“Dugaan pun mencuat Apa hubungan bantuan revitalisasi itu dengan kritik Muhajirin terhadap dugaan ijazah yang diserukan Muhajirin lewat media online? Kalau itu memang program negara, mengapa dibingkai seolah-olah pemberian pribadi?” pungkasnya.
Ia juga menyoroti selisih angka yang beredar. Di satu sisi disebut Rp1,4 miliar, di sisi lain pihak keluarga hanya mengakui adanya bantuan sekitar Rp400 juta untuk satu sekolah milik abang kandung Muhajirin, seperti yang dikutip dari media online Nada Viral tanggal 17/11/2026.
“Publik berhak bertanya: mana datanya? Sekolah mana? Tahun anggaran berapa? Nilai per sekolah berapa? Melalui program apa? Tanpa data itu, angka hanya menjadi narasi, bukan fakta,” ujarnya.
Awi menilai, pemberitaan saat ini sudah berubah dari klarifikasi menjadi tuding-menuding tanpa alas bukti yang sah.
Yang satu mengklaim sudah membantu Rp1,4 miliar. Yang satu membantah dan menantang: buktikan Muhajirin yang mana, kapan disalurkan, melalui program apa.
“Di titik ini kita tidak lagi bicara soal ijazah. Kita bicara soal martabat dan reputasi. Seorang pejabat publik memiliki kekuasaan, akses media, dan panggung. Ketika kekuasaan itu dipakai untuk memberi label tanpa bukti yang sah, itu bukan lagi klarifikasi,” tegasnya.
Ia menduga kuat, polemik ini bukan lagi soal data, tetapi sudah masuk ke wilayah sakit hati. Kritik dibalas tudingan, tudingan dibalas tantangan, dan publik hanya disuguhi kegaduhan lewat pemberitaan media online.
Oleh karena itu, Ketua AWI Rohil, M. Ritonga, secara tegas meminta Kapolda Riau agar segera menuntaskan pengaduan Muhajirin terkait dugaan ijazah Bupati Rohil.
Bukan lagi sekadar diminta untuk peka, tapi diminta untuk bertindak. Karena persoalan ini sudah terlalu lama terbenam di Polda Riau, tanpa ada keterangan yang jelas dari kombes pol Muhammad Hasyim Risahondua ,SIK,M.si.saat dikonfirmasi oleh awak media Selaku Diskrimum polda Riau,18/11/2026.
“Ini bukan lagi soal lambat atau cepat. Ini soal kepastian hukum yang sengaja dibiarkan menggantung. Kalau laporan masyarakat tidak ditindaklanjuti, lalu untuk apa masyarakat melapor?” tegas Ritonga.
Menurutnya, Kapolda Riau harus peka dan bertanggung jawab terhadap laporan masyarakat, sesuai amanah Kapolri tentang Polri bersama masyarakat , melayani, transparan, dan akuntabel. bukan dipilih-pilih, bukan didiamkan.
“Kami tidak menuduh siapa-siapa bersalah. Kami hanya menuntut satu hal: kepastian. Jalan atau berhenti, naik atau tidak, sampaikan secara resmi kepada publik. Jangan biarkan kasus ini mati di meja penyidik, sementara kegaduhan hidup terus di media,” ujarnya.
AWI Rohil menegaskan, pihaknya tetap berkomitmen penuh mengawal dugaan kasus ijazah Bupati Rohil. Bukan karena benci, tapi untuk menjaga marwah pejabat seorang bupati,dan sebalik nya tidak memandulkan aduan pelapor demi memastikan jalannya demokrasi yang sehat. Oleh karena itu,titik ini menjadi krusial sebagai bentuk pengawasan dan kontrol sosial demi tegaknya hukum di negara ini khususnya di polda riau.
“Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Hukum seperti tenggelam di meja penyidik. Tidak bergerak, tidak ada kejelasan, tidak ada kepastian. Sementara opini bergerak sangat cepat di ruang publik,” ujarnya.
Padahal, seseorang tidak bisa dinyatakan bersalah karena ramai, dan tidak bisa dinyatakan bersih karena diam. Semua harus dibuktikan.
“Kalau hukum tidak memberi kepastian, maka opini akan mengisi kekosongan itu. Dan ketika opini yang mengisi, yang menang bukan yang benar, tapi yang paling keras suaranya. Rohil tidak boleh dipimpin oleh suara yang paling keras, tapi oleh hukum yang paling jelas,” tegasnya.
Sampai dengan saat ini belum ada pihak dari polda riau memberikan keterangan sehingga berita ini di terbitkan .
*Sumber : AWI Rohil.*







