HAK WARGA JANGAN DIABAIKAN! PEMKAB BOGOR DIDESAK TURUN TANGAN, STATUS SAHAM PT TOR JAGORAWI DIPERTANYAKAN

Penetapan Lima Ahli Waris oleh Pengadilan Agama Bogor dan Dugaan Pembatasan Akses Rumah di Karanggan Menuntut Kepastian Hukum

- Penulis

Senin, 16 November 2026 - 06:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

 

BOGOR —

 

Pemerintah Kabupaten Bogor didesak segera mengambil langkah konkret menyikapi persoalan dugaan pembatasan akses menuju rumah warga di kawasan Karanggan, Kabupaten Bogor.

 

 

Persoalan ini bukan semata menyangkut hubungan antara warga dan perusahaan, melainkan menyentuh aspek fundamental berupa perlindungan hak kepemilikan, kepastian hukum, serta hak warga untuk memperoleh akses menuju tempat tinggalnya.

 

Berdasarkan dokumen yang disampaikan kepada redaksi, warga yang bersangkutan memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1243 dengan Nomor Induk Bidang (NIB) 01932. Namun, akses menuju rumah tersebut disebut-sebut mengalami pembatasan oleh pihak PT Taman Olahraga Jagorawi (PT TOR Jagorawi).

 

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar hukum pembatasan akses dan sejauh mana hak pemilik tanah mendapatkan perlindungan.

 

 

**PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BOGOR MENETAPKAN LIMA AHLI WARIS**

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bogor Nomor 150/Pdt.P/2022/PA.Bgr tertanggal 8 Agustus 2022, terdapat lima orang yang ditetapkan sebagai ahli waris sah almarhum Made Indra Nirwan Zakir bin Zakir, yaitu:

1. Novriyanti Made binti Mahyudin (istri).
2. Fedrayenti (istri).
3. Dera Hartika Corvallina Zakir binti Made Indra Nirwan Zakir (anak perempuan kandung).
4. Adhi Putera Firmanda bin Made Indra Nirwan Zakir (anak laki-laki kandung).
5. Hamida (ibu kandung).

Penetapan tersebut menjadi dasar hukum penting dalam mengidentifikasi pihak-pihak yang berhak atas harta peninggalan almarhum, termasuk apabila saham PT TOR Jagorawi terbukti merupakan bagian dari harta warisan.

Dengan demikian, hak para ahli waris atas harta peninggalan perlu dihormati dan ditindaklanjuti melalui mekanisme administrasi perseroan sesuai ketentuan hukum.

 

 

**DASAR HUKUM KEWARISAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM**

Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata pada prinsipnya mengatur bahwa ahli waris karena hukum memperoleh hak atas barang, hak, dan piutang pewaris setelah pewaris meninggal dunia.

Baca Juga :  Bupati Soppeng Jajaki Kerja Sama Sister City dengan Kolaka dan Sigi, Perkuat Sinergi Antarwilayah

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur mekanisme pemindahan hak atas saham, termasuk karena pewarisan.

Apabila saham PT TOR Jagorawi benar merupakan bagian dari harta peninggalan almarhum, hak para ahli waris harus memperoleh kejelasan, baik dari sisi kepemilikan maupun pencatatan dalam administrasi perseroan.

 

 

**SIAPA SAJA PEMEGANG SAHAM PT TOR JAGORAWI?**

Pertanyaan penting yang kini membutuhkan jawaban adalah siapa saja pemegang saham PT Taman Olahraga Jagorawi saat ini?

Berapa jumlah saham yang dimiliki almarhum Made Indra Nirwan Zakir sebelum meninggal dunia? Bagaimana status pencatatan saham tersebut setelah adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Bogor?

Apakah sudah terdapat perubahan daftar pemegang saham, akta pengalihan saham, maupun keputusan perseroan terkait hak para ahli waris?

Informasi tersebut perlu diperoleh melalui pemeriksaan daftar pemegang saham, dokumen perseroan, akta notaris, serta data administrasi badan hukum pada Kementerian Hukum.

Keterbukaan informasi ini penting agar tidak terjadi ketidakjelasan mengenai status kepemilikan saham maupun hak para ahli waris.

 

 

**PEMKAB BOGOR HARUS HADIR MEMBERIKAN KEPASTIAN**

Pemerintah Kabupaten Bogor melalui instansi terkait perlu melakukan pemeriksaan secara objektif, khususnya mengenai status tanah, legalitas akses jalan, serta dasar tindakan pembatasan akses menuju rumah tersebut.

Apabila ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum maupun dugaan tindak pidana, aparat penegak hukum diharapkan menindaklanjutinya sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

**HAK WARGA BUKAN SEKADAR PERSOALAN ADMINISTRASI**

Negara memiliki tanggung jawab memastikan setiap warga memperoleh perlindungan hukum tanpa diskriminasi.

Kepemilikan tanah, hak tinggal, dan akses terhadap tempat tinggal merupakan persoalan yang tidak boleh dipandang sebelah mata.

Baca Juga :  Konferensi Cabang PGRI Buko Berjalan Aman, Polsek Buko Komitmen Jaga Kondusivitas Wilayah

Pemerintah tidak seharusnya membiarkan persoalan semacam ini berlarut-larut tanpa kejelasan. Dibutuhkan langkah nyata, pemeriksaan dokumen, serta penjelasan terbuka dari seluruh pihak terkait.

Redaksi meminta klarifikasi resmi dari PT TOR Jagorawi, Pemerintah Kabupaten Bogor, dan instansi berwenang mengenai status kepemilikan saham serta dugaan pembatasan akses rumah warga.

Kepastian hukum harus berlaku bagi semua pihak. Jangan sampai hak warga terabaikan di tengah persoalan kepentingan perusahaan dan sengketa kewarisan.

 

 

AM | 2026

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel www.mediainvestigasi.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Menuju Desa Kilong Sejahtera, Sumpono (Mas Bima) Resmi Daftar Sebagai Bakal Calon Kepala Desa Kilong
Hankam & Pertahanan Negara: Soroti Dinamika Kawasan Maritim, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Minta Korps Marinir Siap Tempur Modern Hadapi Ketegangan Geopolitik
Nasional & Hukum: Kenang Masa-Masa Awal Pengabdian di Korps Bhayangkara, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto Ceritakan Kisah Digaji Rp 150 Ribu dan Sering Ngutang di Koperasi Saat Hadiri HUT ke-81 Brimob
Internasional & Diplomasi: Tampil Ikonik Kenakan Baju Tradisional Barong Tagalog Khas Filipina, Presiden Prabowo Subianto Hadiri Jamuan Makan Malam KTT ke-49 ASEAN di Manila
Nasional & Politik: Dinamika Bursa Calon Wakil Presiden Pengganti Gibran, PKS Nyatakan Dukungan dan Sebut Sufmi Dasco Ahmad Mampu Rangkul Berbagai Pihak
Nasional & Hukum: Kecam Keras Kasus Kekerasan Seksual, Fraksi PKB DPR RI Desak Kementerian Dalam Negeri Berikan Atensi Khusus Terhadap Kasus Dugaan Pemerkosaan oleh Bupati Kupang
Nasional & Lalu Lintas: Hindari Kamera ETLE dengan Menutupi Pelat Nomor, Pengendara Nakal Jadi Sasaran Utama Penindakan Operasi Zebra Jaya 2026
Nasional & Politik: Analisis Semiotika Politik, Pengamat Ungkap Berbagai Tafsir di Balik Penggunaan Dasi Merah oleh Gibran Rakabuming Raka Saat Mengundurkan Diri dari Jabatan Wapres
Berita ini 82 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 00:36 WIB

Menuju Desa Kilong Sejahtera, Sumpono (Mas Bima) Resmi Daftar Sebagai Bakal Calon Kepala Desa Kilong

Selasa, 17 November 2026 - 10:54 WIB

Hankam & Pertahanan Negara: Soroti Dinamika Kawasan Maritim, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Minta Korps Marinir Siap Tempur Modern Hadapi Ketegangan Geopolitik

Selasa, 17 November 2026 - 10:41 WIB

Internasional & Diplomasi: Tampil Ikonik Kenakan Baju Tradisional Barong Tagalog Khas Filipina, Presiden Prabowo Subianto Hadiri Jamuan Makan Malam KTT ke-49 ASEAN di Manila

Selasa, 17 November 2026 - 10:36 WIB

Nasional & Politik: Dinamika Bursa Calon Wakil Presiden Pengganti Gibran, PKS Nyatakan Dukungan dan Sebut Sufmi Dasco Ahmad Mampu Rangkul Berbagai Pihak

Selasa, 17 November 2026 - 10:31 WIB

Nasional & Hukum: Kecam Keras Kasus Kekerasan Seksual, Fraksi PKB DPR RI Desak Kementerian Dalam Negeri Berikan Atensi Khusus Terhadap Kasus Dugaan Pemerkosaan oleh Bupati Kupang

Berita Terbaru