KLATEN —
Dugaan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di sekitar PT JKJ Indonesia, Tegalsari, Desa Dompyongan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, menuntut perhatian serius pemerintah daerah. Persoalan ini bukan semata-mata mengenai keberadaan perusahaan, tetapi juga menyangkut kepatuhan terhadap aturan tata ruang, kelengkapan perizinan, dampak lingkungan, serta kenyamanan masyarakat di sekitar lokasi.
Pemerintah Kabupaten Klaten tidak boleh menutup mata terhadap keresahan warga. Jika terdapat indikasi aktivitas usaha yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang, pemeriksaan lapangan dan penjelasan resmi harus segera dilakukan.
Jangan sampai kepentingan usaha berjalan tanpa pengawasan memadai, sementara masyarakat justru menanggung dampaknya.
ZONA HIJAU BUKAN RUANG BEBAS UNTUK KEGIATAN USAHA
Pemanfaatan ruang di Indonesia diatur melalui ketentuan penataan ruang, termasuk Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang beserta perubahan dan peraturan pelaksanaannya.
Namun, status suatu lokasi sebagai zona hijau tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan penampilan lahan atau warna pada peta. Pemerintah perlu merujuk pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), peraturan zonasi, serta ketentuan khusus yang berlaku di wilayah tersebut.
Apabila lokasi kegiatan PT JKJ Indonesia ternyata berada pada kawasan pertanian yang dilindungi, lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), ruang terbuka hijau (RTH), atau zona lain yang tidak memperbolehkan aktivitas usaha tersebut, maka kesesuaian pemanfaatan ruangnya wajib diperiksa.
Pertanyaan mendasarnya: apakah aktivitas usaha di lokasi tersebut benar-benar sesuai dengan peruntukan ruang yang ditetapkan pemerintah?
Pertanyaan itu harus dijawab melalui dokumen resmi dan pemeriksaan lapangan, bukan sekadar asumsi maupun pembenaran sepihak.
OSS-RBA DAN NIB HARUS DITELUSURI, BUKAN SEKADAR DIASUMSIKAN
Keberadaan Nomor Induk Berusaha (NIB) tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh kegiatan perusahaan telah memenuhi ketentuan tata ruang dan persyaratan teknis lainnya.
Melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), pemerintah perlu memastikan kesesuaian kegiatan usaha berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI), tingkat risiko, dan persyaratan perizinan yang relevan.
Karena itu, DPMPTSP Kabupaten Klaten bersama perangkat daerah yang menangani tata ruang perlu memberikan penjelasan mengenai kesesuaian lokasi dan kegiatan usaha PT JKJ Indonesia.
Pemeriksaan juga perlu mencakup dokumen lingkungan sesuai ketentuan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta Sertifikat Laik Fungsi (SLF) apabila diwajibkan.
Jangan sampai persoalan mendasar seperti kesesuaian lokasi dan kegiatan usaha luput dari pemeriksaan hanya karena sebuah perusahaan telah memiliki dokumen perizinan tertentu.
AKTIVITAS TRUK DAN KERESAHAN WARGA TAK BOLEH DIABAIKAN
Aktivitas kendaraan berat yang keluar-masuk kawasan usaha perlu dievaluasi apabila menimbulkan gangguan bagi masyarakat, seperti kebisingan, debu, risiko keselamatan lalu lintas, kerusakan jalan, maupun dampak lingkungan lainnya.
Pemerintah daerah harus memastikan apakah akses jalan yang digunakan sesuai dengan peruntukannya dan mampu mendukung aktivitas kendaraan berdasarkan ketentuan teknis yang berlaku.
Apabila terdapat keluhan warga, instansi terkait harus turun langsung untuk memeriksa kondisi di lapangan. Jangan menunggu keresahan berkembang menjadi konflik sosial baru kemudian mengambil tindakan.
Investasi memang penting bagi perekonomian daerah. Namun, investasi yang sehat harus berjalan seiring dengan kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan penghormatan terhadap hak masyarakat.
PEMKAB KLATEN, SATPOL PP, DAN DLH JANGAN SALING LEMPAR TANGGUNG JAWAB
Persoalan ini perlu ditindaklanjuti secara terkoordinasi oleh instansi yang memiliki kewenangan.
DPMPTSP perlu menelusuri aspek perizinan berusaha. Perangkat daerah yang membidangi tata ruang harus memeriksa kesesuaian pemanfaatan lokasi. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) perlu mengevaluasi aspek lingkungan sesuai kewenangannya, sedangkan Satpol PP dapat melakukan penegakan peraturan daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah harus menerapkan tindakan korektif maupun sanksi administratif sesuai jenis dan tingkat pelanggarannya. Tindakan penghentian kegiatan, penyegelan, atau pembongkaran tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tetapi harus memiliki dasar hukum dan mengikuti prosedur yang berlaku.
Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Penataan Ruang juga harus diterapkan berdasarkan unsur pelanggaran yang terbukti, bukan hanya berdasarkan dugaan.
Jika memang tidak ditemukan pelanggaran, pemerintah harus berani menjelaskan dasar hukum dan hasil pemeriksaannya kepada publik. Namun, jika ditemukan pelanggaran, jangan sampai penegakan aturan berhenti pada formalitas administratif.
PUBLIK MENUNGGU JAWABAN, BUKAN SEKADAR JANJI PENGAWASAN
Persoalan di sekitar PT JKJ Indonesia kini menjadi ujian bagi keseriusan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Apakah kesesuaian tata ruang di lokasi tersebut sudah diperiksa? Apakah kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan peruntukan ruang? Apakah persyaratan perizinan dan lingkungan telah dipenuhi? Bagaimana pemerintah menanggapi keresahan warga terkait aktivitas kendaraan dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar?
Semua pertanyaan tersebut layak dijawab secara terbuka berdasarkan dokumen dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat tidak meminta perusahaan diperlakukan secara tidak adil. Yang dituntut adalah kepastian bahwa setiap pelaku usaha tunduk pada aturan yang sama tanpa pengecualian.
Jangan sampai pemerintah baru bertindak setelah persoalan membesar. Pengawasan harus hadir sebelum masyarakat dirugikan.
Hingga berita ini disusun, dugaan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang tersebut masih memerlukan verifikasi melalui dokumen tata ruang dan keterangan resmi instansi terkait.
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi PT JKJ Indonesia maupun Pemerintah Kabupaten Klaten demi menjamin pemberitaan yang berimbang dan memenuhi prinsip jurnalistik.
TIM REDAKSI
