Foto Dokumentasi : Karhutla Kabupaten Pulau Taliabu
Sofifi, Provinsi Maluku Utara, Media Investigasi.net, Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Gerakan Perubahan Indonesia (LPK GPI) Maluku Utara, Jumaidin Latua, S.H., M.H., meminta perusahaan tambang yang beroperasi yakni PT. Adidaya Tangguh serta PT. Bentani Megah Indah di Pulau Taliabu untuk ikut serta secara aktif membantu masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kini melanda sejumlah wilayah, termasuk kawasan Taliabu Barat Laut, ungkapnya, Rabu, 7 Oktober 2026.
Dimana Permintaan ini disampaikan oleh Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Gerakan Perubahan Indonesia (LPK GPI) Maluku Utara, Jumaidin Latua, S.H., M.H., dalam pernyataan pers resmi di Sofifi, Rabu (7/10), menanggapi meluasnya titik api yang belum sepenuhnya teratasi serta semakin pekatnya kabut asap yang mengganggu aktivitas warga serta kesehatan masyarakat.
“Kehadiran perusahaan di wilayah operasional tertentu membawa dampak sekaligus tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya.
“Saat bencana terjadi, masyarakat tidak boleh menanggung beban sendirian” tuturnya.
Perusahaan tambang memiliki sumber daya yang lebih lengkap dan akses medan yang lebih luas dibanding masyarakat umum. Keberadaan mereka di tengah masyarakat harus terasa saat kondisi darurat seperti saat ini, pinta Jumaidin.
Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Gerakan Perubahan Indonesia (LPK GPI) Maluku Utara, Jumaidin Latua, S.H., M.H., juga menjelaskan wilayah Taliabu Barat Laut memiliki medan yang sulit dijangkau, sehingga proses pemadaman menjadi lebih lambat dan berisiko meluas.
Keterbatasan peralatan dan personel pemadam di tingkat masyarakat membuat penanganan secara mandiri menjadi tidak cukup.
Oleh karena itu, keterlibatan pihak perusahaan dinilai sangat strategis dan krusial sekiranya dapat membentuk bantuan yang diharapkan antara lain penugasan personel dan kendaraan untuk membantu akses ke lokasi sulit, penyediaan air bersih dan alat pemadam, pembagian masker serta layanan kesehatan bagi warga terdampak asap, serta pemantauan dini titik api di area yang berdekatan dengan lokasi kegiatan perusahaan.
“Penanganan karhutla bukan hanya tugas pemerintah atau warga semata, melainkan tanggung jawab bersama. Semakin banyak pihak yang terlibat, semakin cepat api dapat dipadamkan dan kerugian dapat diminimalisir. Jika alam rusak, maka masyarakat, pemerintah, maupun perusahaan sama-sama merugi. Oleh sebab itu, kepedulian dan sinergi lintas pihak mutlak diperlukan saat ini,” tegas Jumaidin Latua.
Saat ini, masyarakat setempat telah melakukan upaya pemadaman mandiri di beberapa titik yang dapat dijangkau. Namun, tanpa dukungan peralatan dan personel yang memadai, upaya tersebut dinilai belum cukup efektif. Diharapkan, perusahaan tambang dapat segera merespons dan berkoordinasi dengan pihak terkait di lapangan agar langkah penanganan berjalan terpadu dan efisien, tutupnya.
Tim Investigasi Indonesia Nasional ***
Penulis : La Omy La Tua
Editor : La Omy La Tua
Sumber Berita: Jumaidin La Tua
