Diduga Terlibat Langsung, Kepala Dusun Desa Sidodadi Terang-terangan Langgar Kesepakatan dan Abaikan Penolakan Warga
Mediainvestigasi,net, Muko-Muko – (10/01/2026) Wibawa pemerintahan desa di Desa Sidodadi, Kecamatan Penarik, Kabupaten Muko-Muko, Provinsi Bengkulu, berada di titik nadir. Seorang Kepala Dusun (Kadus) yang seharusnya menjadi garda terdepan menjaga ketertiban dan moral masyarakat justru diduga terlibat langsung dalam aktivitas hiburan malam karoke family year yang beroperasi di wilayah tugasnya sendiri.
Ironis dan memalukan, aktivitas hiburan malam tersebut sudah secara tegas ditolak oleh masyarakat melalui kesepakatan tertulis yang ditandatangani warga dan tokoh masyarakat.
Penolakan itu bahkan disaksikan langsung oleh pihak Polsek Penarik, sehingga tidak dapat dipungkiri sebagai isu sepihak atau tanpa dasar hukum sosial.
Namun fakta di lapangan menunjukkan sikap seolah-olah kebal hukum dan kebal kesepakatan. Hiburan malam tetap beroperasi, sementara oknum Kepala Dusun justru disinyalir menjadi bagian dari aktivitas yang jelas-jelas melanggar kesepakatan bersama.
“Ini bukan lagi kelalaian, ini bentuk pembangkangan terhadap masyarakat. Kadus seharusnya menegakkan hasil musyawarah, bukan mengkhianatinya,” tegas seorang tokoh masyarakat Sidodadi.
Keberadaan hiburan malam tersebut telah lama memicu keresahan warga, mengganggu ketenteraman lingkungan, dan dinilai merusak tatanan sosial serta norma adat setempat. Ketika penolakan sudah dilakukan secara resmi dan diketahui aparat kepolisian, namun tetap diabaikan, maka publik patut mempertanyakan di mana fungsi pengawasan pemerintah desa dan aparat terkait.
Warga menilai dugaan keterlibatan Kepala Dusun ini sebagai tamparan keras bagi prinsip pemerintahan yang bersih dan berpihak kepada rakyat. Jika aparat desa justru menjadi pelindung atau bagian dari aktivitas yang ditolak masyarakat, maka kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa terancam runtuh.
Masyarakat mendesak:
Pemerintah Desa Sidodadi segera mengambil tindakan tegas
Camat Penarik melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap oknum Kadus
Pemerintah Kabupaten Muko-Muko dan aparat penegak hukum turun tangan dan tidak menutup mata
“Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke aparat desa. Jika ini dibiarkan, konflik sosial hanya tinggal menunggu waktu,” ujar warga lainnya dengan nada geram.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dusun yang bersangkutan belum memberikan klarifikasi. Sikap diam ini justru semakin memperkuat dugaan publik bahwa telah terjadi pelanggaran serius terhadap kesepakatan warga dan etika jabatan.
