Rahmad Sukendar Ledakkan Isu Panas: “Ada Apa Maruli Bela TPL? Jangan-Jangan Ada Luhut di Belakangnya!”
Jakarta —Mediainvestigasi.net– Kontroversi pernyataan Maruli Siahaan, Anggota Komisi XIII DPR RI, yang menyebut masyarakat tidak memiliki hak meminta penutupan PT Toba Pulp Lestari (TPL), kini berubah menjadi gelombang kritik keras. Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, muncul sebagai suara paling lantang yang menantang sikap tersebut dan membuka dugaan keterlibatan tokoh berpengaruh nasional.
Rahmad menilai pernyataan Maruli bukan hanya keliru, tetapi mengkhianati peran wakil rakyat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pernyataan Maruli itu memprihatinkan. Wakil rakyat kok justru membela perusahaan? Seharusnya dia berdiri bersama rakyat Sumut, bukan menjadi juru bicara korporasi,” tegas Rahmad.
Menurutnya, masyarakat justru pihak yang paling berhak menolak dan menuntut perusahaan yang dianggap merusak lingkungan. Namun yang terjadi, suara warga malah dibungkam oleh seorang legislator yang semestinya memperjuangkan aspirasi mereka.
“Ada yang janggal. Mengapa suara rakyat ditolak? Ada apa dengan PT TPL sampai anggota dewan membentengi mereka?” ujar Rahmad. Jum’at (12/12/25).
Lebih jauh, Rahmad menyoroti dugaan kuat bahwa PT TPL memiliki kedekatan dengan sosok Luhut Binsar Panjaitan, nama besar yang selama ini tidak terpisahkan dari isu-isu bisnis di kawasan Toba.
“Saya tidak bisa menutup mata. Publik sudah lama membicarakan dugaan keterlibatan Luhut di balik TPL. Kalau benar, saya tantang Luhut secara terbuka. Jangan berlindung di balik kekuasaan untuk melindungi perusahaan sementara masyarakat dijadikan korban,” katanya tajam.
Rahmad menegaskan bahwa persoalan TPL bukan sekadar polemik industri, melainkan ancaman serius terhadap ekosistem Danau Toba dan keselamatan warga.
“Sumut sekarang berada di ambang bencana ekologis. Mau menunggu Danau Toba meluap dan meratakan kampung baru mau bertindak?” kritiknya.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa tidak ada pihak manapun—termasuk pejabat kuat—yang boleh membungkam hak masyarakat.
“Masyarakat punya hak penuh menolak perusahaan yang merusak lingkungan. Kalau TPL bermasalah, tutup! Kalau ada nama besar di belakangnya, bongkar! Negara ini milik rakyat, bukan milik oligarki,” pungkas Rahmad.
(.hmd)
