AMPD Hanya Ada di Kertas, Pemerintah Daerah di Sumbar Baru Bangun Kalau Banjir Sudah Masuk Ruang Tamu

Oleh: Rully Firmansyah, Relawan Kemanusiaan

Padang, Mediainvestigasi.net — Di Sumatera Barat, terutama Pasaman Barat, bencana itu bukan hanya urusan hujan dan angin. Kadang-kadang, yang lebih berbahaya justru adalah pemerintahan yang lambat bergerak.

• Banjir turun? Warga kabur.
• Longsor menerjang? Warga yang gotong-royong.
• Peringatan dini keluar? Pemerintah sibuk cari charger HP.

Masyarakat berkejar-kejaran dengan air bah, sementara sebagian pejabat tampak berkejar-kejaran dengan tenggat laporan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dan di tengah segala kekacauan itu, ada satu istilah yang selalu dipamerkan pemerintah ketika sedang rapat atau diwawancarai media: AMPD — Aksi Merespon Peringatan Dini.

Sayangnya, di Sumbar, implementasi AMPD lebih mirip dongeng sebelum tidur.

Saking tidak dilaksanakannya, AMPD di lapangan seperti singkatan baru:

“Akan Mengurus Pasca Dulu.”
(Karena mengurus sebelum bencana jelas terlalu melelahkan bagi sebagian pejabat.)

AMPD Itu Apa Sih? Bukan Acronym Meme, Tapi Mekanisme Serius

AMPD sebenarnya adalah sistem serius yang dirancang untuk menyelamatkan nyawa. Isinya prosedur lengkap tentang apa yang harus dilakukan pemerintah segera setelah peringatan dini diterima, bukan setelah banjir lewat dan tinggal lumpurnya.

Tujuan AMPD sangat sederhana:

👉 pemerintah bergerak duluan, warga jangan sampai jadi alarm hidup.

Dalam dokumen, AMPD sangat rapi. Kalau dibaca, kita bisa terkagum-kagum:
“Wah, begini ternyata kalau pemerintah bekerja cepat!”

Tapi itu hanya di kertas.
Di dunia nyata? Lain cerita.

Teknis Penerapan AMPD — Indah di Atas Kertas, Tidak Terlihat di Lapangan

Supaya jelas, mari kita ulas bagaimana seharusnya AMPD itu berjalan:

• 1. BMKG memberi peringatan dini → Pemerintah langsung gerak.

Bukan langsung bikin grup WhatsApp baru.

• 2. Rencana aksi cepat diaktifkan.

Posko harus langsung dibuka, perahu karet disiagakan, tim evakuasi diberangkatkan.
Bukan “menunggu arahan dari atasan yang lagi dinas luar.”

• 3. Informasi harus sampai ke warga, cepat dan jelas.

Melalui pengeras suara, WA blast, radio nagari.
Bukan lewat poster yang baru dipasang ketika banjir sudah surut.

• 4. Logistik disiapkan lebih awal.

Dapur umum, tenda, lampu emergency.
Bukan baru pesan genset ketika listrik padam.

• 5. OPD turun ke lapangan, bukan ke meja rapat.

Patroli sungai, cek tebing longsor, buka jalur evakuasi.
Bukan patroli story Instagram.

Itu teknis AMPD.
Bukan sulit, bukan rumit.
Tapi anehnya, seperti ada keahlian khusus di kalangan pemerintah daerah untuk tidak melakukannya.

Di Sumbar, AMPD Lebih Cocok Jadi Judul Novel

Sungguh, AMPD di Sumatera Barat lebih sering muncul di:

1. modul pelatihan,
2. spanduk acara,
3. slide presentasi,
4. dan pidato pejabat.

Tapi tidak muncul ketika masyarakat sedang terdampak.

Yang muncul justru:

1. kelambatan koordinasi,
2. saling lempar tanggung jawab,
3. data yang tidak sinkron,
4. pejabat yang baru muncul setelah viral,
5. dan sirine peringatan dini yang entah tidak bunyi atau entah tidak ada.

Padahal bencana di Sumbar itu rutinitas tahunan.
Harusnya pemerintah sudah seperti atlet profesional dalam mitigasi.
Tapi sayangnya, lebih sering tampil sebagai tim amatir yang baru belajar hari itu juga.

Pemerintah Baru Siaga Ketika Air Masuk Ruang Tamu

Fenomenanya sudah sering terjadi:

• Ketika debit air naik → warga yang panggil sesama warga.
• Ketika sungai meluap → relawan yang bergerak duluan.
• Ketika banjir masuk rumah → pemerintah baru ingat ada BPBD.
• Ketika wartawan datang → pemerintah baru ingat ada AMPD.

Kalau begini terus, lama-lama masyarakat bertanya-tanya:

“Untuk apa ada peringatan dini, kalau yang merespons hanya warga?”

AMPD Tidak Bisa Dipakai Sebagai Pemanis Laporan

AMPD itu alat, bukan hiasan.
Ia dirancang untuk mencegah korban, bukan untuk mempercantik rapat koordinasi.

Kalau pemerintah daerah di Sumbar masih terus menjadikan AMPD sebagai:

• bahan seminar,
• judul dokumen,
• atau pengisi slide presentasi,

maka jangan heran:

• Warga tetap mengungsi.
• Rumah tetap hanyut.
• Pemerintah tetap panik.
• Dan AMPD tetap tinggal nama.

Yang dibutuhkan Sumatera Barat bukan pejabat yang pandai pidato setelah bencana, tetapi pejabat yang langsung bekerja sebelum bencana.

Karena bencana boleh datang kapan saja,
tapi pemerintah tidak boleh ikut tenggelam dalam kelambanan.

Kalau AMPD terus dibiarkan “hidup di kertas”,
maka banjir akan terus “hidup di ruang tamu.”***

Penulis adalah seorang penggiatn kemanusiaan di bidang kebencanaan sekaligus praktisi jurnalistik yang juga Ketua Investigasi Nasional pada portal berita Mediainvestigasi.net.