Ganbar: Pj Sekda Dharmasraya, Jasman Dt. Bandaro Bendang, Ketua Panitia Seleksi (Dok, Istimewa)
Dharmasraya, Mediainvestigasi.net — Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, tengah membuka seleksi terbuka pengisian sepuluh Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, namun hingga mendekati batas akhir pendaftaran, sejumlah posisi masih sepi peminat. Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa beberapa pejabat sebelumnya justru memilih mengundurkan diri dari jabatan strategis tersebut.
Pengumuman seleksi ini ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi yang juga Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Dharmasraya, Drs. Jasman Dt. Bandaro Bendang, MM, pada 16 Oktober 2025 di Pulau Punjung. Pelaksanaan seleksi didasarkan pada persetujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 20904/R-AK.02.03/SD/K/2025 tertanggal 15 Oktober 2025, sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN serta regulasi sistem merit dan profesionalisme birokrasi. Dikutip dari release resmi Pemkab Dharmasraya.
Sepuluh jabatan yang dilelang kali ini antara lain:
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I), Sekretaris DPRD, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Kepala Bapperida, Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (Kumperda), Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pertanian, serta Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Budparpora).
Namun, proses ini tak lepas dari sorotan. Sejumlah jabatan yang kini dilelang merupakan posisi yang sebelumnya ditinggalkan pejabat lama karena mengundurkan diri. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pejabat di Dinas PUPR, Sekretaris Daerah, Inspektorat, Dinas Budparpora, dan Bapperida tercatat mengajukan pengunduran diri sebelum satu tahun kepemimpinan bupati, baik karena alasan pribadi, kesehatan, maupun tekanan kerja yang tinggi.
Salah satu pejabat yang sempat menduduki jabatan teknis menyebut, ritme kerja di level pimpinan dinas di Dharmasraya kian berat dan sarat risiko. “Beban kerja tinggi, tanggung jawab besar, tapi kalau ada masalah di bawah, pimpinan yang paling dulu menyalahkan. Banyak yang akhirnya memilih mundur,” ujarnya tanpa ingin disebut nama.
Pendaftaran seleksi terbuka dibuka 17–31 Oktober 2025 melalui portal resmi https://asnkarier.bkn.go.id, dan seluruh format berkas dapat diunduh di https://s.id/SelterDharmasraya_2025.
Hingga 29 Oktober 2025, data sementara menunjukkan empat jabatan belum memenuhi kuota minimal pelamar.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDM Dharmasraya, Ummu Azizah, menjelaskan bahwa sejumlah jabatan teknis memang sulit diminati karena kompleksitas dan tanggung jawabnya tinggi.
“Sampai pagi ini empat jabatan masih kurang dari empat peminat. Kalau sampai 31 Oktober belum terpenuhi, pendaftaran akan diperpanjang seminggu. Ini baru status apply, belum semua pelamar submit. Jabatan yang sepi peminat biasanya bersifat teknis dan termasuk kategori high risk,” jelas Ummu Azizah, Selasa (29/10/2025).
Berikut data sementara jumlah pelamar yang masuk hingga akhir Oktober:
Asisten Pemerintahan dan Kesra: 6 orang
Dinas Koperindag: 5 orang
Dinas Kebudayaan: 4 orang
Dinas Pendidikan: 4 orang
BKPSDM: 9 orang
BKD: 2 orang
Bapperida: 2 orang
Dinas Pertanian: 3 orang
Sekretariat DPRD: 4 orang
Dinas PUPR: 2 orang
Fenomena minimnya minat ASN untuk mengisi posisi strategis dan banyaknya pejabat yang mundur lebih awal mencerminkan adanya tantangan serius dalam tata kelola birokrasi Dharmasraya. Di tengah tuntutan transparansi dan profesionalitas, muncul kekhawatiran bahwa iklim kerja yang penuh tekanan dan risiko hukum justru membuat jabatan tinggi kehilangan daya tarik.
Seleksi terbuka JPT Pratama Dharmasraya dijadwalkan berlangsung hingga pertengahan November 2025, melalui tahapan verifikasi administrasi, asesmen kompetensi, penulisan makalah, wawancara, dan penilaian rekam jejak. Tiga peserta terbaik dari setiap jabatan akan diajukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk penetapan akhir.
Jika gejala ini terus berulang, Dharmasraya menghadapi pekerjaan rumah besar: bagaimana membangun sistem birokrasi yang tidak hanya transparan di atas kertas, tetapi juga mampu melindungi dan menghargai ASN yang bekerja dengan integritas di lapangan.
Editor: Yanti
