Lembaga Perlindungan Konsumen LPK-GPI Mencium Aroma Tidak Sedap
Di DPRD Tulang Bawang Dalam Pembahasan Plasma PT SIL
Tulang Bawang. Media investigadi net. Pansus DPRD Tulang Bawang tidak bekerja maksimal, dimana kinerja Pansus DPRD Tulang Bawang yang tidak pumya nyali untuk mempertanyakan letak Kebun Plasma, PT.Swet Indo Lampung dalam surat keputusan Mentri Argraria
“Pansus DPRD Tulang Bawang Dinilai Tidak Bekerja Maksimal. Tulang Bawang – Kinerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Tulang Bawang mendapat sorotan dari masyarakat. Pasalnya, Pansus dinilai tidak bekerja maksimal dalam mengawasi dan menindaklanjuti berbagai permasalahan yang ada di daerah tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejumlah masyarakat Tulang Bawang mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja Pansus DPRD yang dinilai tidak transparan dan tidak efektif dalam menangani berbagai isu yang berkembang di daerah tersebut.
“Kita berharap Pansus DPRD Tulang Bawang dapat bekerja lebih maksimal dan transparan dalam mengemban amanah rakyat,” kata salah satu warga Tulang Bawang.
Diharapkan dengan evaluasi kinerja Pansus DPRD Tulang Bawang dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan terhadap pemerintahan daerah.
Hal ini juga disampaikan oleh Ketua (LPK-GPI ) Lembaga Perlindungan Konsumen Gerakan Ptubahan Indonesia .Junaidi menilai DPRD Tulang Bawang tidak punya nyali atau tidak ada kemauan dalam mengusut PT .SIL Swedia Indonesia Lampung terkait Plasma perkebunan masyarakat yang sesuai surat keputusan Menteri Argra Ria dan (BPN) Badan Pertahanan Nasional.
“Masih lanjut Junaidi. Kami dari LPK mendesak DPRD Tulang Bawang bekerja sesuai harapan masyarakat. Jangan sampai ada anggapan salah-olah ada oknum DPRD yang bermain -main dengan pihak perusahaan, “Ucap nya.
Junaidi mencium aroma tidak sedap terkait pembahasan soal plasma PT.SIL oleh DPRD Tulang Bawang, kenapa tidak dikarenakan pada saat saya.Junaidi menghubungi salah Oknum Anggota Dewan yang tidak mau disebutkan namanya ,ini malah justru saling lempar tanggung jawab,. Salah satu Anggota Pansus menyebutkan ini masih ranahnya Komisi I. Jadi kami tidak bisa mengintervensi Komsi I kecuali mereka sudah menyerahkan sepenuhnya kepada kami Anggota Pansus,terang Junaidi ketua LPK, hasil percakapan saya dengan salah satu Anggota Pansus, ” pungkas Junaidi
