Pemko Padang Pastikan Masyarakat Graduasi PKH Dapat Mandiri Secara Ekonomi
Padang – Mediainvestigasi.net–Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus berupaya memastikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang nanti dinyatakan graduasi atau lepas dari kemiskinan dapat benar-benar mandiri secara ekonomi.
Hal itu ditegaskan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir pada saat memimpin Rapat Koordinasi Penurunan Angka Kemiskinan di Aula Dinas Kesehatan Kota Padang, Rabu (10/9/2025).
“Yang pertama kita ingin lebih tahu seperti apa kesiapan pendamping PKH. Jumlah PKH lebih dari 19 ribu KK. Tentu ini diharapkan ada progres yang bisa dituntaskan, kita saat ini punya beban untuk harus ada masyarakat yang puluhan tahun mendapatkan bimbingan bisa harus lepas karena ada masyarakat lain yang dalam antrean dan juga butuh perhatian dan layanan,” kata Maigus Nasir dalam rakor yang dihadiri pendamping PKH tersebut.
Meski memiliki target graduasi terhadap KPM selaku penerima PKH, Maigus Nasir menegay bahwa graduasi yang dilakukan harus dengan program jelas dan terukur.
“Sehingga betul-betul masyarakat yang ditargetkan graduasi tersebut jadi masyarakat yang mapan, yang kuat lahir dan batin, salah satunya ekonomi,” tambah dia.
Untuk itu, dalam rakor tersebut disepakati sejumlah hal. Pertama dilakukan kembali pendataan, mapping data dan 25 September nanti ditargetkan sudah ada data yang kongkrit per desil, mulai dari desil satu sampai desil lima.
Kedua, dilakukan pendataan PKM yang sudah dianggap bisa menuju rumah tangga yang mandiri sehingga bisa lepas dari bantuan dan dinyatakan graduasi.
Ketiga, karena kemiskinan disebutkannya tidak lepas dari mental dan sikap, maka Pemko Padang akan saling sokong dengan Baznas.
Dia menyebut, pendapatan Baznas Kota Padang per tahun mencapai Rp19 M, selama ini dana tersebut lebih fokus ke pendidikan dan kesehatan, sekarang dengan adanya progul Kartu Padang Juara untuk pendidikan dan kesehatan ada BPJS Gratis maka dana dari Baznas itu diharapkan dapat dioptimalkan untuk bantuan ekonomi kerakyatan.
“Kita berharap dana untuk pendidikan dan kesehatan itu dapat digunakan untuk penguatan ekonomi, kita berharap ini dapat sejalan juga dengan Smart Surau, yaitu ekonomi pemberdayaan jamaah. Secara mental dan kejiwaan mereka bisa tereduksi melalui pendekatan keagamaan dan pendataan dapat lebih komplet, sehingga ketika mereka berusaha ada dukungan dari jamaah tempat dia beribadah,” pungkas Maigus Nasir yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Padang itu. (Taufik)
