Pajak adalah Saham Rakyat, Bukan Zakat

- Penulis

Senin, 8 September 2025 - 17:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

_Oleh: Wilson Lalengke_

Jakarta –Mediainvestigasi.net– Belakangan ini, wacana tentang pajak kembali mencuat setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sejumlah kesempatan menyamakan pajak dengan zakat atau sumbangan masyarakat untuk negara. Pandangan ini adalah kekeliruan serius yang harus dikoreksi, diluruskan.

Pajak bukanlah zakat. Pajak bukan pula sedekah, apalagi sumbangan sukarela. Pajak adalah saham rakyat yang ditanamkan kepada negara sebagai entitas profesional untuk dikelola oleh pemerintah. Dengan kata lain, pajak adalah investasi warga negara yang hasilnya wajib dikembalikan kepada rakyat.

Dalam konstruksi bernegara, rakyat adalah pemilik kedaulatan. Konstitusi kita, UUD 1945, menegaskan pada Pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Dengan demikian, rakyat sejatinya adalah komisaris negara sekaligus pemegang saham utama dan satu-satunya di republik ini.

Sebaliknya, pemerintah beserta aparaturnya hanyalah direksi negara yang diberi mandat mengelola saham rakyat. Direksi harus tunduk dan patuh pada arahan komisaris, bukan sebaliknya. Jika direksi menyalahgunakan mandat, maka logikanya mereka dapat diberhentikan.

Persoalannya, bagaimana memastikan suara rakyat sebagai komisaris negara sampai ke pemerintah sebagai direksi? Jawabannya: lewat kanal-kanal representasi yang sehat.

Kanal itu bisa berupa partai politik dengan wakilnya di parlemen, bisa juga melalui ormas, LSM, hingga media massa yang independen. Semua kanal ini menjadi saluran penting agar aspirasi rakyat tersampaikan dan keputusan negara tidak menyimpang dari mandat pemilik saham.

Sayangnya, kanal-kanal tersebut kerap dibajak oleh kepentingan sempit. Partai politik lebih sibuk menjaga oligarki ketimbang memperjuangkan rakyat. Sebagian ormas dan LSM berperan layaknya makelar proyek. Media pun tak sedikit yang terjebak dalam jurnalisme transaksional. Akibatnya, suara rakyat terdistorsi, sementara negara dijalankan bukan untuk kepentingan komisaris, melainkan untuk keuntungan kelompok kecil.

Baca Juga :  Bhabinkamtibmas Polsek Totikum Serap Keluhan Masyarakat Lewat Jumat Curhat Untuk Perkuat Kamtibmas

Negara adalah organisasi profesional. Maka, direksi negara haruslah diisi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas tinggi. Hanya dengan itu, saham rakyat bisa menghasilkan keuntungan sosial, ekonomi, dan politik yang adil.

Harus diharamkan bagi jabatan publik diisi oleh para badut politik, pelawak, atau orang-orang tanpa kompetensi yang hanya mengandalkan popularitas. Negara bukan panggung sandiwara. Negara adalah perusahaan raksasa yang mengelola aset milik rakyat, dan harus dijalankan dengan standar profesionalisme tertinggi.

Dengan menempatkan pajak sebagai saham rakyat, maka pemerintah tak lagi bisa berkelit dengan narasi “pajak adalah sumbangan untuk negara”. Pajak bukan sumbangan. Pajak adalah hak rakyat untuk menuntut transparansi, akuntabilitas, dan kinerja maksimal pemerintah.

Pemerintah harus menyadari posisinya sebagai manajer, bukan penguasa. Sementara itu, rakyat harus lebih kritis sebagai komisaris, memperkuat kanal-kanal suara, dan menolak segala bentuk manipulasi politik yang melemahkan peran mereka sebagai pemilik negara.

Pandangan ini bukan sekadar kritik, melainkan tawaran paradigma baru: pajak adalah investasi rakyat, rakyat adalah komisaris negara, dan pemerintah adalah direksi.

Dengan paradigma ini, pengelolaan negara diharapkan tidak lagi didominasi kepentingan oligarki, melainkan sepenuhnya diarahkan untuk mengembalikan manfaat sebesar-besarnya kepada rakyat.

Hanya dengan kesadaran tersebutlah republik ini bisa berdiri kokoh, profesional, dan benar-benar berpihak pada rakyat sebagai pemegang saham utama bangsa. (TIM/Red)

_Penulis adalah Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Alumni PPRA-48 Lemhannas RI Tahun 2012_

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel www.mediainvestigasi.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

MOBIL FORTUNER DIDUGA BARANG BUKTI MAFIA BBM RAIB DARI POLSEK JATISAMPURNA, OKNUM TNI AKTIF IKUT DISOROT — REDAKSI SIAP TEMPUH JALUR DENPOM DAN PROPAM
Polsek Kateman Tangkap Dua DPO Kasus Curat Rp164 Juta, Lima Orang Terlibat Berhasil Diungkap
Ketum Korpri Prof. Zudan Anugerahkan Lifetime Achievement Award kepada Bupati Kuningan
SMAN 1 Tembilahan Raih Prestasi Gemilang di Lima Cabang Lomba Formakip Sains Unisi Jilid VI Tahun 2026
Ketika Seorang Ayah Belajar Kembali tentang Waktu
Sekretaris DKUPP Inhil Bantah Tudingan Dugaan Pelecehan Terhadap Rekan Sekantor
*Gugus III Borong Juara di Lomba Antar Guru PGRI Palembayan, Dipimpin Ketua Gugus Muharni dan Didampingi Camat Hendri Sasman
Dipimpin Langsung Kalapas, 49 Siswa TK Belajar Ketahanan Pangan di Lapas Lubuk Basung
Berita ini 29 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 23:14 WIB

MOBIL FORTUNER DIDUGA BARANG BUKTI MAFIA BBM RAIB DARI POLSEK JATISAMPURNA, OKNUM TNI AKTIF IKUT DISOROT — REDAKSI SIAP TEMPUH JALUR DENPOM DAN PROPAM

Minggu, 22 November 2026 - 20:40 WIB

Polsek Kateman Tangkap Dua DPO Kasus Curat Rp164 Juta, Lima Orang Terlibat Berhasil Diungkap

Minggu, 22 November 2026 - 20:06 WIB

Ketum Korpri Prof. Zudan Anugerahkan Lifetime Achievement Award kepada Bupati Kuningan

Minggu, 22 November 2026 - 19:06 WIB

SMAN 1 Tembilahan Raih Prestasi Gemilang di Lima Cabang Lomba Formakip Sains Unisi Jilid VI Tahun 2026

Minggu, 22 November 2026 - 18:14 WIB

Ketika Seorang Ayah Belajar Kembali tentang Waktu

Berita Terbaru

Berita

Ketika Seorang Ayah Belajar Kembali tentang Waktu

Minggu, 22 Nov 2026 - 18:14 WIB