Foto Dokumenrasi Ketua Laki Aceh Timur : SD Negeri 1 Tunong
Aceh Timur Media Investigasi.net, ketua Laskar Anti Korupsi Aceh Timur (LAKI) Saiful Anwar, sangat menyayangkan Dunia Pendidikan yang terjadi di Aceh Timur kuni kembali memperlihatkan wajah paling buruk seperti yang terjadi di SD Negeri 1 Tunong, salah satu sekolah dasar terletak di jantung Kecamatan Tunong, masih berdiri dengan kondisi mengenaskan bangunan semi permanen, ruang guru dijadikan ruang belajar, akibat kekurangan lima lokal kelas untuk di jadikan tempat murid belajar, ungkapnya.
Dimana Kondisi ini di ungkap langsung oleh Ketua Laskar Anti Korupsi Aceh Timur (LAKI) Saiful Anwar, yang di dampingi langsung oleh Dedi Saputra, jurnalis investigasi, sekaligus Ketua Organisasi Wartawan Aceh Timur, usai meninjau langsung sekolah, pada hari Sabtu, tanggal 2 Agustus 2025, melihat kondisi tersebut kami benar-benar kecewa dan marah pada Pemerintah Aceh Timur harusnya malu!, tuturnya.
Ketua Laskar Anti Korupsi Aceh Timur (LAKI) Saiful Anwar, juga tegas menyampaikan bahwa di tengah kekayaan sumber daya alam,anak-anak di sini belajar dalam kondisi yang lebih buruk dari pos ronda, ketika melihat situasi dan kondisi SD Negeri 1 ITunong mencerminkan gagalnya totalitas kepemimpinan daerah, terutama Bupati Iskandar Usman Al-Farlaki, dalam menjamin hak pendidikan yang layak bagi warganya.
Padahal kita ketahui bahwa, Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaki, yang telah menetapkan dan memberikan kepercayaan kepada Plt. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Aceh Timur, Bustami tapi apakah dirinya bekerja atau tidak bekerja ataupun hanya tutup mata, jika tidak mampu mengembang tugas lebih baik berhenti saja, tegas. Saiful Anwar.
“Ketua Laskar Anti Korupsi Aceh Timur (LAKI) Saiful Anwar, juga tegas mengatakan bahwa Ini menyangkut harga diri Aceh Timur jangan tunggu viral dulu baru sibuk bereaksi, kata bang pon yang akrab disapa dengan lantang”
“Bang Pon, juga menambahkan bahwa, ruang guru yang seharusnya digunakan untuk koordinasi dan perencanaan pembelajaran, malah harus dikorbankan demi menampung siswa.
“Apa ini tidak menyayat hati? Di mana Dinas Pendidikan? Di mana Bappeda? Di mana para anggota DPRK yang tiap tahun bicara anggaran miliaran untuk pendidikan?
Bang pon juga menuding keras adanya kebisuan kolektif dan pembiaran sistemik oleh pejabat terkait, seolah-olah masa depan generasi muda Aceh Timur bukan tanggung jawab mereka.
“Kami, dari LSM dan para wartawan, tidak akan tinggal diam. Kami akan terus membuka bobrok ini, jika pemerintah tetap pura-pura tidak tahu. Jika pendidikan saja diabaikan, lantas pembangunan macam apa yang kalian banggakan?
Bang pon juga mengingatkan, jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan nyata dari pemerintah, maka pihaknya bersama aliansi wartawan dan aktivis pendidikan akan membawa persoalan ini ke provinsi, bahkan ke Kementerian Pendidikan RI.
“Kami siap gelar konferensi pers terbuka, turun bersama masyarakat, dan mengangkat isu ini ke nasional. Ini soal masa depan, dan kami tidak akan biarkan anak-anak kami tumbuh dalam ketidakadilan yang terus-menerus disapu di bawah karpet kekuasaan, pungkasnya, tutupnya.
Ketua Investigasi Indonesia Nasional **** La Omy La Tua.
