Acara diskusi Humas Mabes Polri dengan Badan Perfilman Indonesia. (Dok. Istimewa)
MEDIAINVESTIGASI.NET – Diskusi yang diprakarsai Divisi Humas Mabes Polri dengan Badan Perfilman Indonesia (BPI) di Jakarta Selatan membuka jalur kerja sama Polri dengan industri film dalam menciptakan karya yang menghibur sekaligus mengedukasi masyarakat.
Dalam upaya membangun sinergitas antara institusi pemerintah dan industri perfilman, Badan Perfilman Indonesia (BPI) menginisiasi diskusi penting antara Production House dengan Divisi Humas Mabes Polri. Acara yang berlangsung di salah satu hotel di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu (4/6/2025) ini membuka semangat baru yang diharapkan dapat memajukan industri film Tanah Air.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Diskusi kali ini mengangkat tema “Kolaborasi Polri dan Perfilman dalam mendukung film yang menghibur dan edukatif” dan dibuka secara resmi oleh Kadivhumas Mabes Polri, Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho ,S.I.K., S.H., M.Hum, yang dibacakan oleh Brigjen Pol Drs. S. Erlangga. Dalam sambutannya, Erlangga menekankan pentingnya keterbukaan informasi antara pihak Polri dan insan perfilman.
“Diharapkan kolaborasi ini menimbulkan keterbukaan informasi dengan pihak perfilman. Kami Polri dapat berkontribusi positif dalam mendorong terciptanya karya yang memiliki nilai edukatif dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan,” jelas Erlangga.
Gunawan Paggaru dari BPI pun menambahkan bahwa kolaborasi ini bukan hanya tentang meningkatkan produksi film, melainkan juga memanfaatkan film sebagai medium edukasi dan ekonomi kreatif. “Film sebagai medium edukasi dan ekonomi kreatif, peranan Polri dalam penegakkan hukum khususnya pembajakan film juga sangat penting,” ungkapnya.
Dari pihak kepolisian, Brigjen Pol.Agus Wijayanto, S. H, S.I.K,M.H.selaku Karowabprov. Divisi Propam Polri.menyambut baik sinergitas ini. Ia berharap bahwa keterbukaan dengan insan perfilman akan memaksimalkan peranan Divisi Propam (Profesi dan Pengamanan) Polri di lapangan. “Peran Propam akan lebih optimal dengan bantuan dari insan perfilman terkait proses yang dibutuhkan internal Polri,” tandasnya.
Menutup acara, Dr.Naswardi,M.M,M.E.Ketua Badan Sensor Film (LSF) Indonesia menyampaikan harapannya agar kehadiran LSF dapat mempermudah dan mempercepat proses penertiban surat sensor film. “LSF berkomitmen untuk membudayakan menonton film sesuai klasifikasi tayangan serta memajukan ekosistem film ke depan,” tutupnya.
Diskusi ini dihadiri pula perwakilan dari KFT Indonesia,diharapkan menjadi langkah awal yang kokoh bagi kerja sama yang lebih luas antara Polri dan industri perfilman Indonesia. Dengan demikian, industri film Tanah Air dapat terus berkembang, tak hanya sebagai hiburan, namun juga sebagai alat edukasi dan pembentuk karakter bangsa.
Editor: Shendy Marwan
