Camat Sembilan Koto Bobby, Kabag OPS Eliswantri, Anggota DPRD Sesmi Erli, Humas PT BRM Hendri Wahyudi, Kepala Security Kasman saat menemui massa Durian Simpai-Koto Baru (Dok, Mediainvestigasi.net/Yanti)
Dharmasraya, Mediainvestigasi.net – Nestapa masyarakat Durian Simpai-Koto Baru, Nagari Ampek Koto Dibawah, seolah tak berujung. Sejak tahun 2001, mereka menuntut kejelasan hak atas lahan seluas 550 hektare yang diklaim telah dijanjikan oleh pihak PT BRM Estate Sijunjung. Namun hingga kini, tuntutan itu seolah hanya menjadi angin lalu di hadapan perusahaan dan pemerintah daerah.
Puncak kekesalan warga kembali pada Jumat dan Sabtu (23–24/05), ketika ratusan orang memblokade simpang empat akses utama PT BRM. Meski demikian, alih-alih mengirim perwakilan manajemen untuk berdialog langsung, perusahaan justru hanya mengutus kepala keamanan dari Pekanbaru, Kasman, untuk menghadapi massa.
Kehadiran Humas PT BRM Hendri Wahyudi pada hari kedua aksi juga tak mampu menjawab tuntutan utama warga. Di sisi lain, pemerintah daerah dinilai bertindak lamban. Melalui Camat Sembilan Koto, Bobby, masyarakat diminta kembali bersabar. Bobby menyampaikan bahwa Bupati Dharmasraya baru akan memanggil pihak PT BRM untuk dimintai keterangan pada 26 Mei mendatang.
Meski aksi massa berhasil dibubarkan secara kondusif, warga tetap menahan sejumlah kendaraan operasional milik PT BRM sebagai bentuk desakan agar aktivitas perusahaan dihentikan sementara sampai ada kejelasan penyelesaian.
Adapun lima tuntutan utama masyarakat adalah:
1. Pengembalian lahan 550 hektar yang dijanjikan kepada masyarakat.
2. Penghapusan status APL (Areal Penggunaan Lain) dari wilayah kerja perusahaan.
3. Penetapan tata batas sesuai aturan dan fakta lapangan.
4. Pencabutan laporan polisi PT BRM terhadap niniek mamak Durian Simpai-Koto Baru di Polda Sumbar.
5. Pergantian manajer lapangan PT BRM bernama Viktor, yang dianggap menjadi sumber konflik.
Sebelumnya, PT BRM diketahui melaporkan para niniek mamak ke Polda Sumatera Barat atas dugaan penggembokan akses portal perusahaan. Tindakan tersebut justru menambah luka batin warga adat yang merasa hak mereka diinjak-injak. Menanggapi hal itu, Pemkab Dharmasraya disebut telah menyediakan pendamping hukum bagi para niniek mamak.
Tokoh adat Nagari Ampek Koto Dibawah, Syahlil Dt Bagindo Rajo Lelo, menilai konflik ini terjadi akibat kelalaian perusahaan dalam memenuhi kewajiban sejak awal.
“Sudah kami surati, sudah kami temui, tapi PT BRM tidak pernah menanggapi. Maka jangan salahkan masyarakat jika akhirnya turun ke jalan,” tegasnya.
Kini, harapan masyarakat Durian Simpai-Koto Baru bertumpu pada sikap tegas Bupati Dharmasraya dalam pertemuan yang direncanakan pada 26 Mei. Namun hingga saat ini, kepercayaan terhadap itikad baik pemerintah dan perusahaan sudah mulai memudar di tengah luka yang terus dipelihara.
Editor: Yanti
