Hilang Rono Gedung DPRD Kabupaten Dharmasraya (Dok, Istimewa)
Dharmasraya, Mediainvestigasi.net – Gelombang efisiensi anggaran yang menerpa tubuh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mulai menyentuh langsung wakil rakyat di DPRD. Dari informasi yang dihimpun media ini, pemangkasan 50 persen anggaran juga menyasar belanja operasional dan kegiatan rutin lembaga legislatif.
Hal ini dibenarkan Kabag Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Dharmasraya, Yusrizal S.Sos., M.Si. Ia mengungkapkan pihaknya telah melakukan entri data pemotongan anggaran ke sistem milik Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Dharmasraya sejak Kamis (17/4).
“Kami dari Sekretariat DPRD memang sudah melakukan pengentrian pemotongan 50 persen anggaran DPRD di kantor BKD Pulau Punjung, sampai malam pukul 22.00 Wib kami di sana. mengurangi kami tidak bisa melebihi juga tidak, harus sesuai dengan pagu yang diberikan badan keuangan,” ucap Yusrizal kepada media ini.
Dampak dari pemangkasan ini tak main-main. Belanja kebutuhan kantor seperti kertas HVS, tinta printer, hingga biaya penyelenggaraan rapat dan sidang DPRD ikut terpangkas. “Mirisnya, pemotongan ini juga berimbas pada kebutuhan dasar operasional di gedung DPRD,” ungkap Yusrizal.
Ia juga membeberkan,”Tunjangan hingga perjalanan dinas anggota DPRD ini saja dari pekan ketiga Maret hingga April 2025 belum dibayarkan,” kata Kabag Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD itu.
Kepala BKD Dharmasraya, Asril, membenarkan bahwa proses pemotongan memang sedang berjalan. “Masih dalam proses. Untuk entry-nya kita cek dulu. Tapi lebih jelasnya silakan tanya ke Sekwan,” ujarnya singkat.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Dharmasraya, Ade Sudarman, menyampaikan bahwa pihaknya mengetahui adanya entri pemotongan anggaran tersebut. Namun ia menegaskan, pembahasan masih berlangsung dan akan dikaji bersama seluruh anggota dewan serta pihak pemerintah daerah pada 26 April mendatang.
“Iya, kita tahu sudah di-entri, tapi ini masih proses. Tanggal 26 April akan dibahas bersama dalam rapat,” terang Ade kepada wartawan usai rapat di gedung DPRD (19/04).
Dampak efisiensi ini juga menjadi perhatian publik. Pemikir kebijakan publik asal Dharmasraya, Syahrial (57), menilai kebijakan pemangkasan belum tepat diterapkan secara menyeluruh di daerah.
“Dharmasraya belum siap menerima efisiensi anggaran drastis seperti ini. Pemerintah boleh saja tegak lurus mengikuti kebijakan pusat, tapi kondisi di daerah musti jadi pertimbangan,” ujarnya.
Menurut Syahrial, anggaran yang dipangkas saat ini justru menyasar belanja rutin lembaga pemerintahan, bukan anggaran program yang menyentuh langsung masyarakat. Ia mengingatkan, jika kebijakan ini terus berjalan tanpa evaluasi, bukan tidak mungkin akan menimbulkan gejolak.
“Ketika kebijakan Bupati justru berdampak negatif ke masyarakat atau kelembagaan wakil rakyat, itu bisa jadi bumerang di tengah jalan. Ini saatnya Bupati aktif melobi pusat agar ada ruang fiskal untuk daerah,” ujarnya.
Editor: Yanti
