Wakil Bupati Dharmasraya Leli Arni (Dok, istimewa)
Dharmasraya, Mediainvestigasi.net – Isu pengunduran diri sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terus mengemuka. Wakil Bupati Dharmasraya, Leli Arni, akhirnya angkat bicara. Usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Dharmasraya, Selasa (15/04), Leli menilai langkah pengunduran diri sebagai hal positif selama dilakukan dengan alasan yang jelas dan bertanggung jawab.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tanggapan saya sebagai wakil bupati, itu positif, karena itu masing-masing pribadi. Kalau memang sudah tidak sanggup, baik karena alasan sakit atau lainnya, ya silakan mundur. Itu namanya suportif. Bagi saya sangat bagus. Kalau perlu semua pegawai, pejabat seperti itu. Kalau memang tidak bisa mengikuti, apapun alasannya, ya silakan mundur,” tegas Leli.
Namun yang menjadi sorotan adalah pengunduran diri Ketua Bappeda Dharmasraya, Pariyanto, yang dikaitkan dengan gagalnya Dharmasraya masuk dalam RPJMN 2025-2029. Wabup secara tegas membantah hal tersebut.
“Oh, itu sebenarnya tidak. Itu bukan kesalahan pribadi, tapi kesalahan bersama, termasuk juga sistem yang ada. Jadi tidak bisa disalahkan ke satu orang. Beliau selama ini sudah berjuang maksimal. Buktinya, Dharmasraya tidak terlalu jelek dibanding kabupaten/kota lain. Jadi tidak ada kaitan dengan itu, ini pandangan saya pribadi,” ujarnya.
Leli juga meyakinkan bahwa pengunduran diri pejabat seperti Pariyanto tidak akan mengganggu roda pemerintahan. “Terganggu sih tidak. Pemerintahan tetap berjalan. Yang berhenti itu hanya orangnya,” katanya.
Di sisi lain, Ketua DPC PPP Kabupaten Dharmasraya, Harry Permana, memberikan pandangan lebih keras. Ia menilai ASN atau pejabat yang tidak siap dengan dinamika kepemimpinan saat ini sebaiknya mundur daripada menjadi beban.
“ASN itu bersumpah siap ditempatkan di mana saja. Kalau tidak siap dengan pola kepemimpinan saat ini, lebih baik mundur. Jangan membebani diri sendiri, apalagi kondisi keuangan daerah sedang tidak baik. Banyak pejabat ogah-ogahan, padahal mereka pegang jabatan strategis,” tegas Harry.
Harry juga menyebut adanya suasana kurang kondusif di beberapa OPD akibat stagnasi dan kurangnya penyegaran.
“Banyak ASN potensial tapi tidak diberi ruang atau jabatan sesuai keahlian. Ini saatnya kita menilai mana pejabat yang betul-betul ingin memajukan daerah ini,” tegasnya.
Pernyataan dari dua tokoh ini menandai bahwa dinamika birokrasi di Dharmasraya sedang memasuki babak penting, di tengah sorotan publik terhadap efektivitas dan loyalitas para pejabat di tengah krisis fiskal dan tantangan pembangunan daerah.
Editor: Yanti
