Bupati Dharmasraya, Anisa Suci Ramadani (Dok, Istimewa)
Dharmasraya, Mediainvestigasi.net– Bupati Dharmasraya, Anisa, menegaskan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik jual beli jabatan serta kongkalikong proyek. Pernyataan ini ia sampaikan di Pulau Punjung, Senin (10/03/2025).
“Saya ingin memastikan bahwa seluruh proses seleksi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berjalan sesuai prinsip meritokrasi. Tidak ada pungutan atau permintaan uang dalam bentuk apa pun bagi ASN yang ingin menduduki jabatan tertentu atau pengusaha yang ingin mendapatkan proyek,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan tidak ingin ada intervensi atau pendekatan kekeluargaan dalam seleksi jabatan dan lelang proyek. Bahkan, ia mengancam akan menindak tegas siapa pun yang melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). “Kalau ada yang mencoba KKN, awas… saya perkarakan Anda!” ujarnya.
Namun, apakah pernyataan ini cukup meyakinkan?
Dinasti dan Tim Sukses: Ujian Nyata Komitmen Anti-KKN
Janji Anisa untuk menutup ruang bagi praktik KKN berbanding terbalik dengan realitas politik di Dharmasraya saat ini. Dinasti keluarga masih mendominasi, dengan sang ibu menjabat sebagai Ketua Dekranasda, posisi strategis yang berperan dalam pengelolaan ekonomi kreatif daerah. Tak hanya itu, peran sang ayah dalam berbagai urusan pemerintahan juga menjadi perbincangan publik, terutama dengan rekam jejak kasus korupsinya yang masih membayangi.
Di luar lingkaran keluarga, tim sukses yang mengantarkan Anisa ke kursi bupati juga tak bisa diabaikan.
Jika benar Anisa ingin membuktikan komitmen anti-KKN, langkah pertamanya harus tegas: membuktikan bahwa keluarganya dan tim sukses tidak mendapat privilese dalam urusan pemerintahan. Jika tidak, pernyataan kerasnya hanya akan menjadi angin lalu—retorika politik tanpa bukti nyata. Apakah pemerintahan Anisa benar-benar berbeda atau hanya wajah baru dengan sistem lama? Waktu yang akan menjawab.
Editor: Yanti
