TEMBILAHAN, – Mediainvestigasi.Net – Persatuan Wartawan Media Online Indonesia (PW MOI) Indragiri Hilir (Inhil) menyayangkan sikap moderator dalam diskusi publik yang membahas persoalan perkelapaan di Kabupaten Indragiri Hilir, Jumat (21/8/2026).
Ketua DPD PW MOI Inhil, Fitra Andriyan, menyampaikan hal tersebut setelah dirinya bersama perwakilan organisasi melakukan aksi walk out dari kegiatan yang digelar Aliansi Masyarakat Sipil Bersatu di salah satu kedai kopi di Tembilahan.
Menurut Fitra, ruang diskusi publik semestinya memberikan kesempatan yang proporsional kepada seluruh peserta untuk menyampaikan pandangan. Terlebih, PW MOI Inhil hadir sebagai tamu undangan resmi dari panitia penyelenggara.
“Kami sangat menyayangkan sikap moderator yang kami nilai tidak profesional karena membatasi ruang untuk menyampaikan pendapat. Apalagi pembahasan ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan nasib petani kelapa,” ujar Fitra.
Ia menilai kebebasan menyampaikan pandangan menjadi bagian penting dalam sebuah forum diskusi, terutama ketika peserta yang hadir memiliki latar belakang organisasi dan kepentingan yang berbeda.
Fitra mengaku telah beberapa kali meminta kesempatan kepada moderator untuk menyampaikan pendapat dalam sesi tanya jawab. Namun, hingga kegiatan mendekati akhir, kesempatan tersebut disebut tidak kunjung diberikan.
“Kami sudah beberapa kali meminta kepada moderator agar diberikan kesempatan menyampaikan pandangan. Namun, sampai acara hampir selesai, ruang tersebut tidak diberikan kepada kami,” katanya.
Kondisi tersebut membuat PW MOI Inhil mempertanyakan profesionalitas moderator dalam mengelola jalannya diskusi. Fitra juga menyebut pihaknya merasa ada perlakuan yang tidak seimbang terhadap peserta.
“Kami sebagai organisasi pers patut mempertanyakan sikap moderator yang terkesan lebih banyak berbicara sendiri tanpa mempertimbangkan hak peserta diskusi. Ruang diskusi seharusnya memberikan kesempatan kepada seluruh tamu undangan untuk menyampaikan pendapat,” tegasnya.
Fitra bahkan mempertanyakan adanya dugaan upaya untuk membatasi suara organisasi pers dalam forum tersebut. Namun, ia menegaskan pihaknya memilih menyampaikan keberatan secara terbuka agar kejadian serupa tidak terulang dalam forum publik berikutnya.
PW MOI Inhil, kata Fitra, selama ini turut menyuarakan persoalan yang dihadapi petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir.
Organisasi tersebut juga menggandeng Masyarakat Peduli Kelapa Nusantara (MPKN) dalam upaya mendorong perhatian terhadap kondisi petani dan komoditas kelapa.
Karena itu, ia menilai ruang dialog mengenai masa depan petani kelapa seharusnya dibuka seluas-luasnya bagi berbagai pihak, termasuk organisasi pers yang selama ini ikut menyuarakan aspirasi masyarakat.
“Kalau forum ini digelar untuk memperjuangkan hak-hak petani kelapa, tentu semua pihak yang hadir harus diberi ruang menyampaikan pendapat. Jangan sampai justru suara pers yang selama ini menyuarakan kepentingan petani tidak mendapatkan kesempatan,” ungkapnya.
Fitra berharap kejadian tersebut menjadi evaluasi bagi penyelenggara maupun moderator dalam mengelola diskusi publik ke depan.
Menurutnya, perbedaan pandangan seharusnya menjadi bagian dari proses mencari solusi, bukan menjadi alasan untuk membatasi peserta berbicara.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat yang peduli terhadap sektor kelapa untuk tetap mengedepankan komunikasi dan dialog terbuka dalam memperjuangkan kepentingan petani di Kabupaten Indragiri Hilir.***
