JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi merilis daftar 383 saham yang masuk ke dalam kategori konsentrasi kepemilikan tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC). Berdasarkan klasifikasi kelompok usaha, grup saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tercatat menjadi kelompok yang paling mendominasi daftar tersebut, mengungguli representasi individual masing-masing grup konglomerasi swasta.
Melansir laporan analisis pasar modal dari Bloomberg Technoz, terdapat sedikitnya 11 saham emiten BUMN yang masuk dalam radar HSC—di antaranya PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP), PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS), hingga PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA)—serta dua emiten BUMD yakni PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) dan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA).
Sebaran Saham BUMN vs Grup Konglomerasi dalam Daftar HSC
Secara agregat, terdapat 73 saham terafiliasi konglomerasi lokal dan 47 saham konglomerasi asing di dalam daftar HSC. Namun, jika dirinci per kelompok usaha, grup pelat merah menempati porsi terbesar dibandingkan masing-masing konglomerasi swasta yang hanya diwakili oleh beberapa emiten:
1. Dominasi Kelompok BUMN dan BUMD
-
11 Emiten BUMN: Mencakup berbagai sektor mulai dari perbankan syariah hingga konstruksi dan properti pelat merah seperti BRIS, WIKA, dan ADCP.
-
2 Emiten BUMD: Diwakili oleh DLTA dan PJAA.
2. Representasi Grup Konglomerasi Swasta
-
Grup Salim: Diwakili oleh 8 emiten meliputi ROTI, BINA, DNET, IMAS, IMJS, META (dalam proses delisting), serta FAST dan PANI yang merupakan entitas patungan bersama Grup Gelael dan konglomerasi Aguan.
-
Grup Barito: Diisi oleh dua emiten energi dan infrastruktur, yakni BREN dan CDIA.
Respons COO Danantara dan Penjelasan Metodologi Baru BEI
Masuknya belasan saham pelat merah ke dalam daftar pemantauan konsentrasi kepemilikan langsung mendapat respons tegas dari pimpinan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) serta otoritas bursa:
1. Sikap Tegas COO Danantara Dony Oskaria
Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa pihaknya akan mematuhi seluruh regulasi pasar modal yang berlaku dan tidak akan memberikan dispensasi apabila ditemukan indikasi pelanggaran di balik konsentrasi saham emiten BUMN:
“Ada kemungkinan saham-saham BUMN terkonsentrasi di beberapa investor. Akan kami lihat, kami harus mematuhi aturan. Semua orang harus mengikuti aturan yang sama, tidak ada dispensasi,” ujar Dony Oskaria.
2. Klarifikasi Dirut BEI dan Kriteria Baru HSC
Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, mengklarifikasi bahwa penyematan status HSC merupakan instrumen transparansi pasar dan tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran hukum di bidang pasar modal.
Kendati demikian, sebanyak 383 saham HSC tersebut dikeluarkan dari perhitungan pembobotan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) guna mencegah risiko volatilitas tajam dan tracking error bagi investor institusi pasif. Dalam metodologi terbarunya, BEI menetapkan kriteria HSC apabila maksimal 10 pemegang saham menguasai sedikitnya 92,5% dari total saham beredar, serta menghapus ambang batas kapitalisasi pasar Rp5 triliun sehingga penyaringan mencakup seluruh emiten tercatat di bursa.
“Penerapan kriteria baru HSC memperluas pengawasan struktur kepemilikan saham di seluruh lapisan emiten guna meningkatkan kredibilitas dan likuiditas bursa di mata investor global,” ulas laporan pasar modal dari Bloomberg Technoz.






