Diduga Ada Upaya Penahanan Informasi, Proyek Jalan Provinsi di Lawang Matur Disorot Karena Mutu dan Administrasi Lemah
AGAM – Mediainvestigasi.net.- Proyek perbaikan Jalan Provinsi di Nagari Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam menjadi sorotan. Selain diduga dikerjakan tidak sesuai spesifikasi, juga muncul dugaan adanya upaya penahanan informasi publik oleh oknum dari Dinas Provinsi kepada media.
Berdasarkan pantauan di lapangan pada Hari SABTU, 22 Agustus 2026, kondisi pekerjaan pasangan batu/talud terlihat kurang rapi. Komposisi adukan semen terlihat sedikit dan didominasi batu besar. Warga khawatir konstruksi tersebut tidak kuat dan rawan jebol saat musim hujan.
Ironisnya, gambar kerja/papan proyek di lokasi juga belum ditandatangani oleh Konsultan Pengawas. Hal ini memunculkan pertanyaan terkait legalitas dan pengawasan proyek tersebut.
Di lokasi hadir sejumlah pihak, diantaranya: Bapak Jacki dari Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat, Fardan dan Diki dari pihak Kontraktor, Ikhsan selaku Manager Lapangan, serta Joko sebagai Pemborong Bahan dan Pekerja.
Diduga Minta Berita Tidak Dinaikkan
Yang lebih mengejutkan, pada hari yang sama Bapak Jacki diketahui bertemu dengan wartawan Mediainvestigasi di lokasi proyek. Dalam pertemuan itu, Bapak Jacki diduga meminta agar berita terkait proyek ini tidak dinaikkan.
Kepada pihak media, Bapak Jacki disebut menyampaikan kalimat:
_”Awak fasilitasi media, awak biasa samo media dan jangan hubungi awak media lain”_
Tindakan tersebut diduga bertentangan dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Padahal proyek ini menggunakan dana negara dan merupakan jalan provinsi yang menjadi kepentingan umum.
“Kami hanya minta transparansi. Kalau memang pekerjaannya bagus, kenapa takut diberitakan? Ini uang rakyat,” ujar salah seorang warga yang menyaksikan kejadian tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya mengkonfirmasi kepada Bapak Jacki, Pihak Kontraktor Fardan, Diki, Manager Ikhsan dan Pemborong Joko untuk mendapatkan klarifikasi dan hak jawab.
Masyarakat berharap Dinas PUPR Provinsi Sumbar, Inspektorat, dan DPRD segera turun tangan melakukan audit mutu dan administrasi proyek. Jangan sampai anggaran habis tapi hasilnya tidak bisa dinikmati masyarakat dalam jangka panjang.
Jurnalis:Surya adia putra
