MI|Aksi BEM Universitas Indonesia (BEM UI) pada Selasa (18/8/2026) menjadi sorotan setelah massa mahasiswa tertahan saat hendak menyampaikan aspirasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat.
Perwakilan BEM UI, Namoradiarta Siahaan, mempertanyakan dasar hukum pelarangan tersebut. Ia mengatakan BEM UI telah menyampaikan surat pemberitahuan aksi kepada Ditintelkam Polda Metro Jaya tiga hari sebelum aksi berlangsung.
Ahli hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mengatakan Bundaran HI tidak termasuk lokasi yang secara khusus dilarang untuk demonstrasi berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Menurut Fickar, lokasi yang dilarang untuk unjuk rasa antara lain lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal, dan objek vital nasional. Demonstrasi juga dilarang pada hari besar nasional.
Fickar menilai, jika pelarangan aksi di Bundaran HI dilakukan tanpa dasar yang jelas, tindakan tersebut bisa melawan hukum karena menghambat masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
Sementara itu, Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa Bundaran HI merupakan salah satu kawasan dengan aktivitas masyarakat yang sangat tinggi. Polisi menyebut kawasan tersebut sebagai salah satu center of gravity Jakarta yang menjadi pusat ekonomi, perhotelan, perdagangan, serta aktivitas transportasi.
Polda Metro Jaya menyatakan aparat tetap menghormati hak masyarakat menyampaikan aspirasi dan menyarankan agar aksi dilakukan di sejumlah titik yang dianggap lebih memungkinkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
Massa BEM UI yang sempat tertahan di sekitar Gedung UOB akhirnya membubarkan diri secara tertib sekitar pukul 18.00 WIB.
#UU91998 #PoldaMetroJaya #Jakarta #Mahasiswa #BeritaIndonesia #BeritaTerkini #UpdateNusantara
