Perjuangkan Nasib Petani Kelapa, PW-MOI Inhil akan Berkolaborasi dengan MPKN
INDRAGIRI HILIR, RIAU – Mediainvestigasi.net.- Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (DPD PW-MOI) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) berencana membangun sinergi bersama Perkumpulan Masyarakat Peduli Kelapa Nusantara (MPKN) yang berkantor di Jakarta. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua DPD PW-MOI Inhil, Fitra Andriyan, mengatakan sinergi bersama MPKN diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk menyuarakan aspirasi petani kelapa, khususnya terkait kepastian dan perlindungan harga komoditas kelapa di tingkat petani.
” Kondisi petani kelapa hari ini sudah sangat mengkhawatirkan, terutama dengan terus merosotnya harga kelapa di tingkat petani. Bahkan, berdasarkan kondisi yang kami temui di lapangan, harga kelapa saat ini sudah berada di bawah Rp2.000 per kilogram. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dari komoditas kelapa,” ujar Fitra, Sabtu (25/7/2026).
Menurut Fitra, persoalan harga kelapa perlu mendapatkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Ia menilai, apabila kondisi tersebut tidak segera mendapatkan solusi yang berkelanjutan, tekanan ekonomi terhadap masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada komoditas kelapa dikhawatirkan semakin berat.
“Kami berharap pemerintah dapat memberikan perhatian serius terhadap kondisi petani kelapa di Indragiri Hilir. Dibutuhkan kemauan politik dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan agar kepentingan petani dapat benar-benar terakomodir,” katanya.
Selain persoalan harga, Fitra juga mendorong adanya keterbukaan dan validitas data terkait perdagangan serta ekspor komoditas kelapa. Menurutnya, data yang akurat dan dapat diverifikasi penting untuk memastikan tata niaga komoditas kelapa dapat dipantau secara transparan oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat.
“Validitas data kelapa yang diperdagangkan dan diekspor perlu dapat diverifikasi. Hal ini penting menjadi perhatian bersama karena menyangkut tata niaga komoditas kelapa, perekonomian masyarakat, serta kontribusinya terhadap penerimaan negara,” tegasnya.
Fitra menambahkan, ke depan PW-MOI Inhil bersama MPKN berencana menyampaikan surat resmi kepada kementerian terkait. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan yang dihadapi petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir.
“Alhamdulillah, kami sudah mendapatkan respons positif dari MPKN untuk membangun sinergi dalam memperjuangkan kepentingan petani kelapa. Semoga langkah ini dapat memberikan hasil yang positif dan membuat persoalan petani kelapa di Indragiri Hilir semakin mendapat perhatian dari pemerintah pusat,” tutup Fitra.
PW-MOI Inhil berharap kolaborasi dengan MPKN nantinya dapat menjadi bagian dari upaya mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada petani, termasuk penguatan perlindungan harga, peningkatan kesejahteraan petani, serta terciptanya tata niaga kelapa yang transparan dan berkeadilan. (Rls)
