Pemkab Tapteng Raih Opini Kualitas Sedang Tanpa Maladministrasi dari Ombudsman RI
PANDAN –Mediainvestigasi.net– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng) terus memacu kualitas tata kelola pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Efendi usai menerima hasil Opini Ombudsman pada Selasa 24 Februari 2026 di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan.
“Pemkab Tapteng meraih Opini Kualitas Sedang Tanpa Maladministrasi dalam survei Penilaian Kepatuhan dan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan Ombudsman Republik Indonesia,” kata Wakil Bupati Tapteng, Mahmud Efendi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penilaian tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan Ombudsman terhadap seluruh lembaga penyelenggara pelayanan publik, mulai dari kementerian, lembaga negara, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota, sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara, Herdensi menyampaikan, metode penilaian tahun 2025 tidak lagi sekadar memeriksa kelengkapan administrasi.
“Penilaian ini bukan sekadar peringkat, melainkan instrumen evaluasi agar setiap penyelenggara layanan terus meningkatkan kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Herdensi.
Dijelaskannya, komponen yang dinilai meliputi kualitas layanan di lapangan, efektivitas sistem pengaduan masyarakat, hingga tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang sebelumnya telah diberikan Ombudsman.
Menanggapi Predikat ini, Wakil Bupati Tapteng Mahmud Efendi menyampaikan bahwa ini akan menjadi bahan evaluasi dan penyelenggaraan layanan kepada masyarakat akan terus ditingkatkan.
“Saya bersama Bapak Bupati sudah menekankan bahwa Pemkab Tapteng berkomitmen meningkatkan pelayanan publik dan Pemerintah harus hadir menjadi pelayan masyarakat,” imbuhnya.
Wakil Bupati mengatakan, kita akan terus meningkatkan pelayanan, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan harus lebih responsif kepada masyarakat. Kita menginginkan pemerintahan kita harus menerapkan Good Governance dan ASN harus bercore Value berAKHLAK
(Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif),” tegas Mahmud Efendi
Turut hadir Wakil Gubernur Sumatera Utara, Wakapolda Sumatera Utara, Pj. Sekda Provinsi Sumatera Utara,
para Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Utara, serta tamu undangan lainnya.
*JS*
